Batam, Batamnews, Advertorial - Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, hari ini secara resmi menandatangani kerjasama Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online dengan Aplikasi FMIS yang terintegrasi dengan Cash Management System (CMS). Acara ini juga disertai dengan sosialisasi dan pengarahan penerapan Sistem Pencairan Ringkas (SI PANGKAS) melalui SP2D Online dan CMS terintegrasi. 

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Aston Kota Batam dan dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi, termasuk Ketua DPRD Provinsi Kepri, Deputi BI Perwakilan Kepri, Kepala BPKP Kepri, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kepri, Direktur Dana dan Jasa Bank Riau Kepri Syariah, serta sejumlah kepala OPD Provinsi Kepri dan undangan lainnya.

Gubernur Ansar dalam pidatonya menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang teratur dan berintegritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menyatakan bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan secara efisien, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan bagi masyarakat. Gubernur juga menggarisbawahi komitmen Pemerintah Provinsi Kepri untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari praktek korupsi.

Baca juga : Menjelajahi Pasar Warisan Penyengat: Destinasi Budaya dan Kuliner yang Unik

Pemerintah Provinsi Kepri secara tegas mendukung inovasi elektronifikasi berbasis digital dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan. Gubernur berharap bahwa penerapan sistem ini akan mendorong kinerja yang lebih cepat, efisien, dan transparan, dengan hasil yang lebih akurat dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Dana dan Jasa Bank Riau Kepri Syariah, M.A Suharto, menjelaskan bahwa program Cash Management System (CMS) merupakan salah satu solusi modern dalam pengelolaan keuangan. Program ini akan membantu dalam manajemen keuangan yang berbasis digital, termasuk di dalamnya adalah seluruh OPD Pemerintah Provinsi Kepri.

Kepala BPKP Provinsi Kepri, Mardiyanto Arif Rahmadi, mengapresiasi langkah-langkah elektronifikasi berbasis digital yang diambil oleh pemerintah daerah. Ia menyatakan dukungan BPKP dalam mengembangkan Financial Management Information System (FMIS) sebagai alat untuk penatausahaan keuangan daerah dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Baca juga : Tahap Perbaikan Calon Legislatif Pemilu 2023: KPU Tanjungpinang Berikan Kesempatan Hingga Besok

Kepala BKAD Provinsi Kepri, Venni Meitaria Detiawati, menegaskan bahwa penerapan SP2D online dan SI PANGKAS adalah langkah nyata dalam percepatan pelayanan tata kelola keuangan daerah. Ia menyatakan perlunya dukungan dan komitmen dari semua pihak agar program ini dapat berjalan sistematis dan mendukung upaya percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Pada acara tersebut, terjadi penandatanganan kesepakatan antara Gubernur Kepri, Kepala BPKP, dan Bank Riau Kepri Syariah. Selain itu, juga dilakukan perjanjian kerjasama antara Kepala BKAD Provinsi Kepri, Kepala BPKP, dan Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tanjungpinang. 

Acara ini juga menjadi momentum penting dengan diserahkannya laporan pengawasan keuangan semester 1 Pemerintah Provinsi Kepri oleh Kepala BPKP Mardiyanto Arif Rahmadi kepada Gubernur Ansar Ahmad. Acara tersebut ditutup dengan peluncuran resmi SI PANGKAS oleh Gubernur Ansar Ahmad.