Kepri, Batamnews - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara, menerima audensi dari Forum Komunikasi Pegawai Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non-ASN Provinsi Kepulauan Riau. 

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekda Lantai III, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, pada Jumat (14/07). Dalam audensi ini, Sekda Adi menerima keluhan, saran, dan masukan dari PTK Non-ASN terkait rekrutmen PPPK Guru 2022 dalam berbagai kategori, termasuk P1, P2, dan P3.

Dalam audensi tersebut, berbagai keluhan disampaikan, antara lain mengenai guru kategori P1 yang telah melamar namun tidak memiliki formasi di sekolah induk, sehingga berpotensi untuk direlokasi ke sekolah lain. Selain itu, PTK kategori P2 dan P3 juga meminta agar dibukakan formasi guru untuk tahun 2023 karena jumlah mereka mencapai hampir 800 orang.

Baca juga: Kepala BP Batam Sampaikan Kemajuan Infrastruktur Batam ke Komisi VI DPR RI

Sekda Adi menyampaikan bahwa dirinya dan Gubernur Ansar telah mengusulkan agar para honorer, termasuk guru, tenaga medis, tenaga teknis, dan tenaga administrasi, tidak dihapus pada akhir 2023 karena masih sangat dibutuhkan oleh daerah.

"Penghapusan serentak dapat menyebabkan peningkatan angka kemiskinan dan melukai sisi kemanusiaan," ujar Adi Prihantara.

Sekda Adi juga telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar seleksi penerimaan guru PPPK lebih memprioritaskan guru pada sekolah setempat dengan memperhatikan kualifikasi dan kebutuhan sekolah. Setelah kebutuhan lokal terpenuhi, barulah formasi tambahan guru akan dibuka secara umum.

Baca juga: Sore Ini Kick-off Harsiarnas Ke-90 di Pelataran Tugu Sirih Tanjungpinang, Ada Artis Salsa Bintan & Dermaga Musica

"Usulan ini merupakan penghargaan kepada para guru honorer yang telah lama mengabdi. Namun, kebijakan tetap berada di tangan pemerintah pusat, sementara daerah bertugas melaksanakan," kata Adi Prihantara.

Dalam upaya pembukaan formasi Guru PPPK tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengakomodir jumlah guru saat ini agar dapat diangkat menjadi PPPK, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di daerah.

Baca juga: Jadi Khatib Shalat Jumat di Pulau Karas, Ini Pesan Gubernur Ansar Ahmad

Aspirasi dari para guru dalam audensi ini akan dicatat dan disampaikan, serta pembukaan formasi guru honorer masih akan dibahas untuk tahun 2023 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Turut hadir dalam audensi tersebut Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Syarifah Irza Irawati, Ketua Forum Komunikasi Pegawai Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non-ASN Provinsi Kepulauan Riau, Dedy Jauhari, serta perwakilan PTK Non-ASN dari Kota Tanjungpinang, Batam, dan Bintan.