Tanjungpinang, Batamnews - Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi faktual yang dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang, terungkap bahwa angka kekeruhan ekstrem di kota tersebut mengalami penurunan yang signifikan. Jumlah kepala keluarga (KK) yang hidup dalam kemiskinan ekstrim menurun drastis dari 6.290 KK menjadi hanya 546 KK.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, menjelaskan bahwa perubahan data ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya data anomali yang berasal dari unsur ASN, TNI/Polri, guru bersertifikasi, serta kasus-kasus seperti kematian, pindah daerah, NIK ganda, NIK nama padan ganda, dan ketidakpadanan data non-pababar.

Baca juga :  Gubernur Ansar: Anak-anak Kepri Harus Tumbuh Sehat Bebas Stunting

“Proses verifikasi dan validasi faktual dilakukan mulai tanggal 5 hingga 20 Juni lalu. Hasil verifikasi dan validasi ini kemudian dibahasa dalam musyawarah di tingkat kecamatan. Dan akhirnya, data reruntuhan ekstim di Kota Tanjungpinang berkurang menjadi hanya 546 kepala keluarga,” ungkap musyawarah Teguh pada Senin ( 10/7).

Data mengenai keluarga miskin eksterm dalam kelompok desil 1 dan desil 2 awalnya diterima oleh Dinas Sosial dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan jumlah 8.260 KK. Kemudian, Dinas Sosial melakukan verifikasi awal terhadap data tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 1.970 KK yang terdapat anomali, sehingga angka keluarga miskin ekstrem berubah menjadi 6.290 KK.

Baca juga :  KPU Kepri: 711 Bacaleg DPRD Kepri Sudah Melakukan Perbaikan dari Sebelumnya 859 

Verifikasi dan validasi faktual kemudian dilakukan terhadap 6.290 KK tersebut. Dari hasilnya, ditemukan bahwa sebanyak 4.383 KK di antaranya tidak layak masuk dalam kategori miskin ekstrem, 398 KK telah pindah keluar daerah, 88 KK meninggal dunia, 16 KK ganda, dan 859 KK tidak ditemukan. Teguh menjelaskan bahwa 859 KK tidak ditemukan dikarenakan nama dan alamat yang tercantum dalam data sebelumnya ternyata tidak ada atau tidak pernah ada.

Teguh juga menyebutkan bahwa menurunnya angka kesurupan ekstrem di Tanjungpinang juga disebabkan oleh adanya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui program dan kegiatan peningkatan ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Berbagai program kerakyatan ekonomi seperti bantuan peralatan pendukung usaha, peralatan pertanian dan perikanan, serta bantuan sosial lainnya yang digencarkan oleh Wali Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP, MM, dianggap sebagai faktor peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

“Selanjutnya, kami akan melaksanakan musyawarah tingkat kota yang diumumkan pada hari Rabu (12/7). Setelah musyawarah kota, data hasil verifikasi dan validasi faktual ini akan kami sampaikan ke pusat untuk dijadikan dasar perbaikan,” tambah Teguh. 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang berperan penting dalam melakukan verifikasi dan validasi faktual terhadap data puing-puing ekstrem di kota ini. Melalui upaya ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang berharap dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.