Kepri, Batamnews - Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, dan Bupati Karimun, Aunur Rafiq, telah mengadakan pertemuan penting dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, di Jakarta pada tanggal 12 Juni. Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah yang terletak di Tanjung Balai Karimun.

Dalam pertemuan yang berlangsung, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, dengan tegas memberikan dukungan penuh untuk pengembangan bandara Raja Haji Abdullah. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki prioritas tinggi dalam memperbaiki infrastruktur transportasi di wilayah Kepulauan Riau. Menurut Menteri Budi Karya Sumadi, pengembangan bandara ini memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas udara, mendukung sektor pariwisata, dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Namun, Gubernur Ansar mengungkapkan bahwa pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah masih menghadapi kendala dalam pelepasan izin kawasan hutan yang diperlukan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Meskipun pemerintah daerah telah mengalokasikan dana dari APBD dan APBN untuk pengembangan ini, izin tersebut tetap menjadi persyaratan kritis yang perlu diselesaikan.

Baca juga: Kunjungi Pulau Penyengat, Rombongan Wapres Pilih Sri Bintan Pura Dibanding Pelabuhan Penyengat yang Mulai Rusak

Gubernur Ansar menyoroti hambatan yang dihadapi dalam pengembangan bandara Raja Haji Abdullah terkait keterlambatan dalam pelepasan izin tersebut. Ia menekankan bahwa pengembangan bandara ini sangat penting dalam meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau.

"Kami berharap agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat memperlancar proses pelepasan izin kawasan hutan. Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas dan peluang investasi di wilayah kami," ungkap Gubernur Ansar.

Bupati Karimun, Aunur Rafiq, juga menyampaikan pandangan serupa dan mendukung permintaan Gubernur Ansar Ahmad. Beliau menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat proses perizinan.

"Kami membutuhkan kerjasama yang kuat dari semua pihak terkait untuk mengatasi kendala ini. Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah akan membawa dampak positif bagi masyarakat setempat dan membuka peluang baru dalam sektor pariwisata dan investasi," kata Aunur Rafiq.

Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah di Tanjung Balai Karimun diharapkan dapat meningkatkan konektivitas udara, menggerakkan sektor pariwisata, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau.

Meskipun terkendala oleh izin kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan terus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan kelancaran pengembangan bandara.