Tanjungpinang, Batamnews - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H. Ansar Ahmad menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban (LPP) APBD Tahun Anggaran 2022 pada Sidang Paripurna DPRD Kepri di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (29/5/2023).

Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan didampingi Wakil Ketua III Tengku Afrizal Dahlan ini merupakan rangkaian dari dua rapat paripurna yang telah dilaksanakan yakni, Penyampaian Ranperda LPP pada 24 Mei 2023 dan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tersebut.

Dalam jawabannya Gubernur Ansar menyampaikan hal-hal yang bersifat strategis menanggapi dan menjawab pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan komentar yang disampaikan Fraksi-fraksi pada paripurna sebelumnya.

Seperti menanggapi pandangan umum fraksi yang berkaitan dengan capaian kinerja program kegiatan, serta dampaknya terhadap indikator pembangunan pada masing-masing urusan sebagaimana pandangan umum dari Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi PKB-PPP.

Menurut Gubernur Ansar, salah satu indikator relevansi penggunaan anggaran Pemprov Kepri dengan dampaknya bagi masyarakat luas adalah secara umum terjadi peningkatan capaian indikator kinerja makro

"Kedepannya Pemprov Kepri akan menigkatkan upaya pencapaian kinerja di seluruh urusan pemerintahan. Selanjutnya Pemprov Kepri juga akan terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah serta efisiensi terhadap anggaran belanja daerah," ungkap Gubernur Ansar.

Kemudian setidaknya terdapat 9 pandangan umum fraksi-fraksi lainnya yang disampaikan jawabannya oleh Gubernur pada kesempatan itu, diantaranya kurang optimal dan sinerginya antara perencanaan, penganggaran, dengan  pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, PAD dari sumber Retribusi Daerah yang di Tahun 2022 realisasinya belum optimal, dan proporsi belanja pegawai dan kenaikan jumlah belanja pegawai dari tahun sebelumnya.

Lalu belanja bunga dari pagu anggaran, peningkatan besaran nilai SILPA yang terbukukan pada Neraca Tahun Anggaran 2022, realisasi belanja pemerintah lebih awal terutama belanja Modal Infrastruktur, dukungan terhadap pengembangan KEK, peningkatan realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, pemulihan pariwisata, perekonomian dan keuangan yang inklusif.

Terkait bidang pendidikan hendaknya Dinas Pendidikan lebih meningkatkan pengelolaan pendidikan khusus, pembinaan kesiswaan, pengembangan potensi SDM, dan terakhir implementasi program pemulihan ekonomi daerah belum berjalan secara optimal khususnya menyangkut upaya pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi COVID-19.

“Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat membantu memperlancar pembahasan selanjutnya, sehingga Rancangan Peraturan Daerah ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai jadwal yang telah ditetapkan” kata Gubernur Ansar.

Sebagai penutup, Gubernur Ansar atas nama jajaran Pemprov Kepri menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan komentar yang disampaikan Fraksi-fraksi DPRD Kepri, terhadap materi Ranperda LPP.

"Terhadap materi yang bersifat teknis, yang memerlukan penyelesaian dan pembahasan lebih lanjut, Pemerintah mengharapkan dapat dibahas pada rapat pembahasan selanjutnya" tutupnya.

(*)