Wacana Pemekaran Provinsi Natuna Anambas Masuk Tahap Kajian Akademis

Wacana Pemekaran Provinsi Natuna Anambas Masuk Tahap Kajian Akademis

Kabupaten Natuna. (Foto: ist)

Natuna, Batamnews - Bupati Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Wan Siswandi, mengumumkan bahwa wacana pemekaran Provinsi Natuna Anambas saat ini telah memasuki tahap kajian akademis oleh tenaga ahli dan masyarakat setempat.

"Saya mendukung penuh usulan pemekaran Provinsi Natuna Anambas. Terima kasih kepada tim kajian dan pihak lain yang telah berusaha," kata Wan Siswandi di Tanjungpinang, Minggu (28/5/2023) seperti dilansir Antara.

Menurutnya, pemekaran Provinsi Natuna Anambas memang sudah waktunya. Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna telah lama mendukung wacana ini.

Baca juga: Jadwal Penerbangan Batam - Pekanbaru: Pilihan Terbaik untuk Perjalanan Anda

Selain itu, Wan Siswandi juga telah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, untuk menyampaikan usulan pemekaran dua kabupaten yang berada di wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kepri ini.

"Pada tahun 2017, kita juga telah melakukan kajian akademis bersama Institut Pertanian Bogor (IPB)," kata Wan Siswandi.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur dan penyiapan sumber daya manusia yang kompeten merupakan langkah konkret dalam mempersiapkan Natuna menuju Provinsi Natuna Anambas.

"Harapannya, semakin cepat semakin baik, tetapi semuanya membutuhkan waktu dan proses. Jangan pernah ragu, karena kita semua mendukung ini," ujar Wan Siswandi.

Baca juga: Kabar Gembira! Pencairan Gaji ke-13 ASN Sebentar Lagi, Ini Daftar Penerima

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, juga mendukung usulan pemekaran kedua kepulauan terluar Indonesia tersebut, yaitu Natuna dan Anambas, sebagai upaya untuk mendukung kepentingan strategis nasional.

Ansar Ahmad berpendapat bahwa pemekaran Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas menjadi provinsi sendiri adalah langkah yang tepat karena wilayah perbatasan tersebut memiliki jangkauan kendali yang cukup jauh.

Meskipun persyaratan administratif belum terpenuhi, namun alasan yang mendasarinya adalah terkait dengan kedaulatan. Ketika berbicara tentang kedaulatan, segala diskresi bisa dikalahkan, seperti yang terjadi di Papua saat ini.

"Dulu, saat Kepri memekarkan diri dari Riau, alasan yang mendasarinya adalah untuk berkembang dengan cepat. Tidak ada salahnya jika Natuna dan Anambas menjadi provinsi sendiri, dan saya siap menjadi orang pertama yang memberikan rekomendasi itu," ucap Ansar Ahmad.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews