Tanjungpinang, Batamnews - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menekankan pentingnya pendistribusian legalisasi lahan masyarakat dengan baik karena akan berdampak terhadap penanggulangan kemiskinan dan percepatan pemulihan ekonomi serta terciptanya ruang usaha baru.

Penegasan disampaikan Gubernur Ansar ketika menghadiri Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kepri di Trans Convention Centre Aston, Jumat (12/5/2023).

Rapat disejalankan pembahasan persiapan GTRA Summit Road to Karimun 2023 Sekaligus rapat persiapan GTRA Summit Road to Karimun 2023. Menurut Ansar, legalisasi dan distribusi tidak hanya sebatas persoalan mendasar terkait pertanahan, tetapi terkait spektrum yang lebih lebih luas.

Kepemilikan dalam bentuk hukum sertifikat ditegaskan Gubernur Ansar dapat digunakan dan dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan ekonominya masing-masing. Pemilik serifikat bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas pemerintah melalui perbankan untuk mengembangkan usahanya masing-masing.

“Oleh karena itu, kalaulah legalisasi lahan masyarakat ini terdistribusi dengan benar-benar dan kita lakukan secara masif dan sukses, maka kita sebagai Pemerintah Daerah akan lebih mudah untuk mengintervensi program-program ekonomi dan mengatasi kemiskinan di tengah masyarakat,” papar Gubernur.

Dalam kesempatan ini, Ansar turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang konsen melakukan reformasi Agraria di Indonesia ini secara besar-besaran sehingga ini menjadi salah ikon satu fokus kementerian ATR/BPN untuk melakukan usaha-usaha percepatan untuk ini.

Ansar juga mengapresiasi Kanwil BPN Kepri serta Kanwil BPN Kabupaten/Kota yang terus berkolaborasi bersama pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat guna percepatan dan recovery ekonomi.

“Rakor seperti ini akan kita tindaklanjuti di kantor teknis OPD, supaya kita perkuat koordinasi kita hingga ke tingkat Kabupaten/Kota. Semoga kita bisa menjadi tuan rumah yang baik dan selamat mengikuti rapat koordinasi,” harapnya.

Kepala Kanwil BPN Kepri yang juga Ketua Pelaksana Harian GRTA Kepri, Nurhadi Putra dalam laporannya menyampaikan, ada 3 fokus utama yang menjadi perhatian pada rapat.

Yakni mencari strategi dan metode yang efektif dalam penyelesaian sertifikasi lahan transmigrasi di Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas.

Lalu sertifikasi hutan mangrove dengan pilot project pada Kota Batam, Bintan dan Karimun yang masih membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten/kota agar diuntungkan di dalam rencana tata ruang sehingga hutan ini punya aspek legalitas yang jelas dan tetap lestari. Kemudian fokus yang terkahir adalah persiapan Road to Karimun GTRA Tahun 2023.

“Mari bersama sambut event akbar yang akan dilaksanakan di Karimun pada 29 sampai dengan 31 Agustus 2023. Beberapa persiapan telah berjalan tetapi tetap membutuhkan kolaborasi untuk menyelesaikannya. Terima Kasih atas dukungan penuh Pak Gubenur sehingga persiapan GTRA saat ini berjalan semakin baik dan terarah,” ucap dia.

Rapat ini bertemakan "Resolusi Konflik Kepastian Hukum Agraria untuk Kesatuan dan Pembangun Ekonomi Berkelanjutan.

Hadir secara virtual Direktur Landrefarm Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sudaryanto, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Suyus Windayana,  Direktur PSP dan PSKP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rosyid Althaf.

Hadir secara langsung Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kepri Arif FAdillah, Para Kepala Kantor Wilayah BPN Kabupaten/ Kota serta beberapa OPD Kepri.

(*)