Gubernur Ansar Hadiri Raker Teknis bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Gubernur Ansar Hadiri Raker Teknis bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menghadiri Rapat Kerja Teknis Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI yang diselenggarakan di Radisson Hotel Suka Jadi Kota Batam pada Rabu malam (10/5/2023). (diskominfo kepri)

Kepri, Batamnews, Advertorial - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menghadiri Rapat Kerja Teknis Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI yang diselenggarakan di Radisson Hotel Suka Jadi Kota Batam pada Rabu malam (10/5/2023).

Acara Rapat Kerja Teknis ini dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, yang ditandai dengan pemukulan gong. Gubernur Ansar turut mendampingi Menteri dan hadir bersama tamu undangan lainnya.

Baca juga: Menteri KKP dan Gubernur Ansar Tinjau Pembangunan 2 Kapal Pengawas Perikanan di Tanjung Uncang, Perkuat Pengawasan Perikanan di Laut Natuna Utara Zona I

Gubernur Ansar menyampaikan terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan karena Kota Batam dipilih sebagai tempat pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Ruang Laut.

Gubernur Ansar menyebut bahwa Kepulauan Riau, yang sebagian besar terdiri dari lautan, membuat sebagian besar penduduknya menjadi nelayan. Terdapat sekitar 44.575 rumah tangga nelayan yang terlibat dalam penangkapan ikan dan budidaya ikan, dengan potensi sumber daya ikan lestari mencapai 1,3 ton per tahun.

"Di Kepri, juga terdapat penggunaan ruang laut untuk pemukiman. Sekitar 70 persen kabupaten/kota memiliki pemukiman di atas laut, dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 322. Dari jumlah tersebut, sekitar 172 desa/kelurahan telah sesuai dengan data Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)," tambah Gubernur Ansar.

Baca juga: STQH X Kepri 2023: Gubernur Ansar Resmi Membuka Acara, 117 Peserta Ikut Serta

Gubernur Ansar berharap mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam upaya memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan yang besar di wilayah Kepri. Dengan sinergi dan dukungan penuh, Gubernur meyakini bahwa potensi maritim di Kepri dapat dimaksimalkan untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bahwa Kementerian saat ini sedang mempersiapkan program ekonomi biru sebagai konsep yang menyeimbangkan aspek ekologi dan ekonomi dalam ekosistem kelautan.

"Konsep ini mencakup pengembangan ekonomi melalui sektor perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim. Jika dikelola secara berkelanjutan, setiap sektor dapat membantu mencapai kesejahteraan Indonesia," jelas Menteri KKP.

Baca juga: Wali Kota Batam Paparkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun 2022

Menteri Trenggono menambahkan bahwa Kementerian KKP terus mengembangkan konsep pengembangan ekonomi berbasis ekologi dengan memperhatikan potensi ekonomi di setiap wilayah, sehingga pembangunan wilayah dapat didasarkan pada potensi pulau-pulau yang ada di dalamnya.

"Konsep ini diyakini dapat menggerakkan perekonomian Indonesia melalui pemanfaatan bijaksana potensi laut dan maritim," ungkapnya.

Menteri Trenggono menyebut bahwa Kementerian KKP akan fokus pada lima program pengembangan untuk mewujudkan konsep besar ekonomi biru. Program tersebut meliputi perluasan wilayah konservasi laut, penerapan kebijakan penangkapan ikan berdasarkan kuota yang terukur, pengembangan budidaya ramah lingkungan terutama untuk komoditas unggulan ekspor seperti udang, lobster, dan rumput laut.

Baca juga: Dugaan Penipuan: Ketua PDIP Aceh Dilaporkan ke Polda Aceh oleh Seorang Polisi

Selain itu, penataan pemanfaatan ruang laut dan wilayah pesisir untuk menjaga kelestarian ekosistem dari peningkatan aktivitas ekonomi juga menjadi fokus. Terakhir, penerapan program Bulan Cinta Laut bertujuan untuk mengurangi populasi sampah plastik di laut.

Selama acara tersebut, dilakukan peluncuran E-Mancing dan penandatanganan kerjasama, termasuk penyerahan keputusan dan persetujuan teknis dari Kementerian KKP. Tidak hanya itu, juga dilaksanakan penandatanganan Pencanangan Zona Integritas oleh Dirjen PRL Victor Gusyaaf Manoppo.

Di antara kegiatan lainnya, terdapat penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dirjen PRL Kementerian KKP dan Dirut PT. Semen Padang, serta penyerahan dokumen perijinan PKKPRL kepada PT. Seax Indonesia Pratama.

Baca juga: Warga Tiban Bersiaplah, Aliran Air Bakal Mati Mulai Pukul 11.00 WIB, Ini Wilayah yang Terganggu

Selain itu, dilakukan penyerahan dokumen perijinan SIPJI kepada Uni Hokmanto dari perdagangan dalam negeri arwana dan M. Yazid dari perdagangan dalam negeri kuda laut. Selanjutnya, dilakukan penyerahan sertifikat Evika kepada Dinas KP provinsi, termasuk Papua Barat, Sumatera Barat, dan Maluku Utara.

Terakhir, dilakukan penyerahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penetapan kawasan konservasi di tiga provinsi, yaitu Bangka Belitung, Lampung, dan Papua Selatan. Selain itu, juga dilakukan penyerahan persetujuan teknis Menteri Kelautan dan Perikanan terkait materi teknis perairan pesisir provinsi (RZWP3K) kepada empat provinsi, yaitu Provinsi Bengkulu, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Utara.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews