Batam, Batamnews - Perwakilan warga Kampung Tembesi Sidomulyo menemui pimpinan DPRD Kota Batam, Senin (13/2/2023). Mereka mengadukan rencana penutupan akses jalan utama permukiman di kawasan tersebut. 

Tokoh masyarakat Kampung Tembesi Sidomulyo, Mesdi mengatakan pihaknya menemui pimpinan DPRD Batam, untuk memperjuangkan hak-hak warga di Tembesi Sidomulyo.

Disebutnya, pihak pengembang yang mendapat alokasi lahan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam yaitu PT TPM.

“Pihak pengembang yang sedang bekerja belum memenuhi syarat apapun yang diinginkan oleh warga,” ujar Mesdi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP). 

Ia menyebutkan permintaan warga terdiri dari akses jalan dan fasilitas umum yang ada di Tembesi Sidomulyo dan Pondok Tani. Namun syarat itu belum diselesaikan. 

Baca: Polemik Lahan Sei Nayon Batam: Warga dan Perusahaan Belum Ada Titik Temu

Oleh karena itu, warga meminta hak-hak mereka yang terkena dampaknya. Ada 600 Kepala Keluarga (KK), sebagian masih bertahan dan sebagian lagi sudah diberi ganti rugi. 

“Tapi syarat belum dipenuhi, pihak pengembang sudah memberitahu ke warga khusus RT/RW bahwa kurang lebih satu minggu lagi jalan itu ditutup,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Batam, Nuryanto mengatakan akan menindaklanjuti pengaduan dari warga Tembesi Sidomulyo terkait permasalahan dengan pihak perusahaan belum terselesaikan. Namun ia menyesalkan, pihak PT TPM tidak hadir dalam RDP tersebut. 

“Kami meminta supaya BP Batam memanggil pihak perusahaan untuk memastikan problematika masyarakat menjadi tanggungjawab sebagai penerima alokasi lahan,” ujarnya. 

Pria yang disapa Cak Nur ini juga menegaskan bahwa tidak boleh ada upaya penutupan akses jalan di Tembesi Sidomulyo. Dalam waktu dekat, ia menyampaikan akan RDP lanjutan. 

Baca: Jalan Tirta Madu Ditutup Sementara Akibat Amblas

Sementara itu, Sekretaris Satpol PP, Imam Tohari menyampaikan bahwa pihaknya akan memastikan akses jalan Tembesi Sidomulyo tidak ditutup. 

“Kami nanti akan turun ke sana agar menjaga pihak perusahaan dan warga tidak ada benturan di lapangan,” ujarnya. 

Jika kedepan ada pergerakan dari perusahaan untuk melakukan penutupan jalan, Imam meminta agar warga dapat menghubungi pihaknya untuk menengahi konflik antara warga dan pihak perusahaan.

“Jalan yang katanya ditutup, itu merupakan jalan utama. Namun berada di PL (penetapan lokasi), nanti akan dibuat jalan alternatif, ini yang diminta warga,” ucapnya.