Migrant Care: Pelaporan Romo Paschal Bentuk Kriminalisasi Pejuang Anti-Trafficking

Migrant Care: Pelaporan Romo Paschal Bentuk Kriminalisasi Pejuang Anti-Trafficking

ilustrasi

Batam, Batamnews - Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo memandang pelaporan yang dilakukan pejabat Binda Kepulauan Riau terhadap Romo Paschal merupakan bentuk kriminalisasi.

"Itu kriminalisasi terhadap pejuang anti-trafficking," kata Wahyu saat dihubungi Batamnews, Senin (13/2/2023)

Menurut Wahyu, seharusnya negara ikut fokus membongkar sindikat trafficking yang diduga melibatkan oknum aparat negara.

Baca juga: Dipolisikan, Aktivis HAM Batam Romo Paschal Jadi Kambing Hitam?

"Fakta yang terjadi, arus trafficking masih terus terjadi di wilayah Batam, Kepulauan Riau dan sekitarnya," ucap dia.

Sebelumnya laporan polisi dimasukkan oleh pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kepulauan Riau, Bambang Panji terhadap Aktivis HAM Batam, Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus atau Romo Paschal.

Kuasa Hukum Bambang Panji, Ade Darmawan mengatakan, jika Romo Paschal dilaporkan dengan tuduhan menyebar berita bohong dan fitnah terkait kasus penyelundupan PMI Ilegal.

Baca juga: TPDI: Seharusnya Romo Paschal Diapresiasi Bongkar Kasus Bukan Dilaporkan Negara 

Sebelumnya Romo Paschal yang juga Ketua Ketua Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) itu cukup vokal terkait pengungkapan kasus penyelundupan PMI Ilegal. Hanya saja kekinian, Bambang tak terima namanya dikait-kaitkan dengan sindikat PMI Ilegal.

"Benar kita sudah melaporkan RP ke Polda Kepri atas tuduhan pencemaran nama baik, kami laporkan terkait penyebaran berita bohong Juncto 310 dan 311," ujar Ade, Rabu (8/2/2023) lalu.

Dikatakan dia, kliennya dituduh ikut berperan membekingi mafia penyelundupan PMI Ilegal. Tak terima dengan tuduhan itu, Bambang melaporkan hal tersebut.

 

"Pak Bambang tak merasa dengan apa yang dituduhkan terhadap dirinya, itu semua tidak benar," kata dia.

Sementara, terkait laporan tersebut menurutnya termasuk unsur pencemaran nama baik. Hal itu dikarenakan RP menyurati sebanyak 12 instansi terkait tuduhan itu.

"Itu bukan Pengaduan Masyarakat (Dumas), RP menyurati 12 Instansi dengan tuduhan-tuduhan terhadap pak Bambang, padahal 12 Instansi tersebut tak ada kaitannya dengan BIN," sebutnya.
 


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews