Batam, Batamnews - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad kembali menyerahkan bantuan honorarium kepada para mubaligh, penyuluh agama non PNS, pemuka agama tetap pada rumah ibadah se-Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Jumat (9/12/2022).

Pemberian honorarium yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan, dilaksanakan di Masjid Al Adam, Kampung Kebun Tempang, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam.

Bantuan yang diserahkan langsung oleh Ansar berupa 30 unit alat perdagangan cool box, yang diperuntukan bagi pedagang pasar di Kecamatan Belakang Padang.

Baca juga: Gubernur Ansar Tebar Bantuan untuk Mubaligh dan Hibah dari Pemprov Kepri di Lingga

Adapun untuk honorarium kepada mubaligh atau penyuluh agama Islam non formal se-Kecamatan Belakang Padang, kali ini peruntukan bagi 105 orang, 7 orang penyuluh agama non PNS, dan 78 pemuka agama tetap pada rumah ibadah.

Ansar mengatakan, bantuan yang diberikan kali ini sebagai bentuk apresiasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, atas peran dan sumbangsih para penerima yang telah berikan untuk masyarakat selama ini.

"Bapak dan ibu semua, telah berkontribusi mendidik dan mengajarkan ilmu keagamaan, yang mana itu juga salah satu prioritas program pembangunan bidang keagamaan di Provinsi Kepri," ujarnya.

Untuk Kota Batam sendiri, total bantuan yang di berikan kepada 3.316 orang penerima. Dengan alokasi anggaran Rp3,316 miliar. Bantuan ini diberikan kepada 2.961 orang guru TPQ, 87 orang penyuluh agama non PNS,  dan 181 orang pemuka agama pada rumah ibadah tetap.

Baca juga: Gubernur Ansar Serahkan Bantuan Uang Tunai untuk 750 Mubaligh di Tanjungpinang

"Secara keseluruhan, bantuan dari Pemprov Kepri kepada semua tim pembinaan dan pengawasan keagamaan di tujuh kabupaten/kota se-Kepri sebesar Rp 8 miliar yang diperuntukan bagi 8.000 penerima," jelasnya.

Pemprov Kepri, lanjut Ansar juga telah mengucurkan anggaran untuk membantu pembangunan di Kota Batam yang dialokasikan untuk beberapa urusan pemerintahan. Seperti urusan pendidikan, pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

Juga anggaran untuk urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan, sosial, energi dan sumber daya mineral, urusan kelautan dan perikanan hingga urusan kesehatan. Dengan total anggaran mencapai Rp 245,3 miliar.