Multiple Entry Visa Diberlakukan, Wisata dan Bisnis di Kepri Bisa Tancap Gas!

Multiple Entry Visa Diberlakukan, Wisata dan Bisnis di Kepri Bisa Tancap Gas!

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Chairman Citramas Group, Chris Willuan. (Foto: Batamnews)

Batam, Batamnews - Gubernur Kepri Ansar Ahmad mendampingi Plt. Dirjen Imigrasi Kemenkum & HAM Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana meluncurkan Visa Beberapa Kali Perjalanan (VKBP) atau multiple entry visa khusus bisnis di Nongsa Point Marina Kota Batam, Senin (28/11/2022).

Launching ditandai dengan pemukulan gong dan penyerahan SK berlakunya multiple entry visa dari Plt Dirjen Imigrasi kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad, pelaku bisnis yakni Chairman Citramas Grup, Chris Willuan, dan Ketua PHRI Kepri Jimmy Hoe. 

Multiple entry visa ini bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah kepada pelaku bisnis dan usaha global. Mereka bisa dimudahkan bolak-balik ke Indonesia tanpa harus direpotkan dengan pengurusan visa.

Baca juga: Ini Solusi Praktis untuk Anak Milenial yang Ingin Bisnis Kafe

"Provinsi Kepri ditunjuk sebagai tempat launching multiple entry visa di Indonesia. Ini menjadi bukti nyata pemerintah terus memberikan kemudahan kepada pelaku bisnis global," kata Ansar.

Launching multiple entry visa, kata Ansar akan memberikan dampak  positif bagi sektor bisnis dan juga pariwisata di Kepulauan Riau. Karena pelaku bisnis global dari berbagai negara tersebut lebih mudah keluar masuk guna mengurus berbagai kepentingan bisnisnya di Indonesia. 

Terobosan yang dilakukan imigrasi ini menjawab kebutuhan pelaku bisnis di Kepri yang menginginkan adanya kemudahan. Hal ini perlu untuk mendongkrak sektor pariwisata dan juga bisnis di Kepri kembali tancap gas pasca berhenti akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: REI Batam Bahas Peluang dan Tantangan Bisnis Properti Pasca Pandemi di Rakerda 2022 

"Alhamdulillah apa yang kita usulkan ini, hari ini diakomodir oleh pemerintah pusat. Semoga dunia bisnis dan wisata Kepri makin cepat pulih dengan kebijakan ini," jelasnya.

Dia meyakini multiple entry visa akan menambah minat para pelaku usaha termasuk di kawasan Eropa yang akan berinvestasi di Indonesia khususnya Kepri. Bahkan tidak sedikit pelaku bisnis di luar negeri, akan mengambil kesempatan ini guna mengembangkan bisnisnya.

Kebijakan ini diakui Ansar akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Kepri. Jika saat ini wisatawan yang datang ke Kepri berjumlah 275 ribuan, maka sampai akhir tahun ditargetkan 500 ribuan orang kembali masuk. 

"Bahkan dengan kebijakan ini, juga akan membuat para pelaku usaha makin lama tinggal  di Kepri," ucapnya.

Plt Dirjen Imigrasi, Widodo Ekatjahjana mengatakan, selain melaunching kegiatan multiple entry visa, Imigrasi juga secara bersamaan melaunching juga kebijakan second home visa dan juga visa on arrival (VOA).

Tentunya kebijakan ini akan terus dievaluasi per triwulan guna megetahui sejauh mana kebijakan ini efektif menarik berbagai pelaku bisnis global, sekaligus pelaku pariwisata berkualitas tertarik datang dan berinvestasi  ke Indonesia. 

Kebijakan second home visa

"Selain itu kita juga mengeluarkan kebijakan second home visa. Yakni orang Asing tertentu atau ex-WNI yang hendak tinggal dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia, dapat tinggal selama 5 atau 10 tahun dan melakukan berbagai macam kegiatan, seperti investasi dan  lainnya," ujarnya.

Dirjen Imigrasi juga meluncurkan kembali Visa on Arrival (VoA) yakni visa yang diperoleh ketika orang asing dengan jadwal yang padat untuk keperluan bisnis, pariwisata termasuk kegiatan kemanusiaan, bisa tinggal dalam kurun waktu tertentu dengan mudah tanpa harus diribetkan dengan permasalahan birokrasi kedatangan. 

"Dengan tiga kebijakan yang telah dikeluarkan Imigrasi, diyakini akan berkontribusi pada upaya percepatan recovery ekonomi secara nasional, termasuk Kepri yang memang wilayahnya ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khsusus," sebutnya.

Chairman Citramas Grup, Chris Willuan mendukung berbagai langkah dan program yang dikeluarkan pemerintah bagi Kepri. Karena calon investor dari luar, seperti  Thailand, Vietnam dan China telah siap memanfatkan kebijakan ini.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews