Grobogan, Batamnews - Warga Desa Tambakselo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah (Jateng), Sulipah menjadi korban kapal karam di perairan Kabil, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (15/11/2022) dini hari WIB.

Pemulangan jenazah Sulipah pun semula dijadwal hari ini harus tertunda. Kabar itu diungkapkan Kepala Desa Tambakselo, Sareh Joko. Katanya, pemulangan jenazah ditunda karena ada pemeriksaan dari pihak terkait.

’’Info dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) begitu,’’ kata Kades melansir Murianews, Kamis (17/11/2022).

Baca juga: Wanita Asal Jateng Ini Khawatir Keluarganya Jadi Korban Kapal TKI Karam di Perairan Kabil Batam

Mendengar kabar itu, keluarga korban di RT 2 RW 6 Dukuh Tumpuk, Desa Tambakselo harap-harap cemas. Sebab, belum ada kepastian kapan jenazah korban dipulangkan.

’’Awalnya katanya siang ini sampai rumah. Tapi kemudian ada kabar ditunda. Masih ada pemeriksaan apa, begitu,’’ kata Anis Sekar (21), anak bungsu korban saat ditemui di rumah duka.

Anis bercerita, dirinya mengetahui keberangkatan sang ibu dan adiknya pada Selasa (15/11/2022) dini hari. Ibunya mengatakan perjalanan ke Malaysia memakan waktu sekitar tiga jam.

Namun, hingga lebih dari lima jam, ibunya tak kunjung memberikan kabar. Anis pun tak bisa lagi menghubungi ketiga nomor ibunya.

Bupati Grobogan Kawal Pemulangan Jenazah Warganya

Bupati Grobogan Sri Sumarni mengaku belum mengetahui terkait insiden kapal tenggelam di Batam yang di antara korbannya adalah warga Grobogan. Meski begitu, pihaknya akan mengawal pemulangan sampai ke rumah duka.

’’Pemulangannya biasanya kami pantau dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Kami kawal supaya sampai ke rumah duka,’’ ujar Bupati, di Pendapa Grobogan, Kamis (17/11/2022).

Baca juga: Sedih Lihat Foto Jenazah Korban Kapal TKI Tenggelam di Batam, Anis: Itu Ibu Saya

Bupati menyatakan akan berkoordinasi dengan Disnakertrans dalam upaya pemulangan korban. Dia menyatakan tetap turut bertanggungjawab meskipun yang bersangkutan merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.

’’Nanti tak (kami) koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dulu. Kalau memang nanti kesulitan, kami tanggungjawab lah (meskipun ilegal),’’ tambahnya.