Batam, Batamnews - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat masih melakukan persiapan dan verifikasi data untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakan miskin.

Sekretaris Dinsos Kota Batam, Leo Putra mengatakan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk BLT subsidi BBM tersebut, mulai dari pengumpulan data dan verifikasi, lalu pelaksanaan untuk penyaluran serta kebijakan penganggaran.

“Berdasarkan amanah pelaksanaannya pencairan dilaksanakan pada bulan Oktober, November dan Desember, jadi masih ada waktu,” ujar Leo, Sabtu (15/10/2022).

Terkait kebijakan penganggaran, ia menjelaskan Pemerintah Daerah diminta menyiapkan sebanyak 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pemberian subsidi akibat penyesuaian kenaikan harga BBM.

Namun dari 2 persen DTU, Leo mengungkapkan nominalnya tidak cukup. Maka perlu ada kebijakan penganggaran, sehingga Pemerintah Kota Batam berencana memasukkan anggaran tersebut dalam APBD Perubahan.

Kebijakan pergeseran anggaran itu dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Memang tak cukup, karena masyarakan Batam yang mendapat bantuan mencapai 54 ribu lebih,” katanya.

Di samping itu, persiapan lainnya terus berjalan menunggu APBD Perubahan disahkan. Pihaknya juga telah mendapat petunjuk teknis (juknis) dari Gubernur Kepri.

Maka selanjutnya proses penyaluran dapat dilakukan. Proses penyaluran subsidi BBM ini akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia, karena mengingat Batam merupakan daerah kepulauan.

“Ini (penyaluran) akan kami lakukan sesuai mekanisme,” kata dia.

Oleh karena itu, Leo mengakui proses penyaluran BLT subsidi BBM tidak bisa secara langsung, sesudah pemerintah menaikkan harga BBM pada 3 September 2022 lalu.

“Kemungkinan besar secara penganggaran pada awal November mendatang,” katanya.