Batam, Batamnews - Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) baru dapat dicairkan menunggu APBD perubahan. Pembahasan APBD perubahan direncanakan dalam 2-3 hari kedepan. 

“Kita masih menunggu pengesahan anggaran perubahan,” ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad di Batam, Selasa (27/9/2022). 

Ia menekankan, penerima BLT dari Pemprov Kepri merupakan masyarakat miskin yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun belum pernah mendapat bantuan. 

Baca juga: 1,3 Juta Penerima BLT BBM Terdeteksi Salah Sasaran

“Kalau BLT dari pemerintah pusat sudah tersalurkan 90 persen, kami dapat laporan dari PT Pos Indonesia,” katanya. 

Sementara itu, tercatat 99.020 Kepala Keluarga di Kepri yang masuk dalam DTKS. Dari data tersebut, diketahui jumlah masyarakat yang masuk dalam DTKS namun belum pernah menerima bantuan sosial berjumlah 27.578.

"Jumlah yang terbesar ada di kota Batam dengan jumlah 16.678 Kepala Keluarga," katanya.

Oleh karena itu, penerima BLT provinsi akan difokuskan untuk mereka yang termasuk 16.678 KK. Setiap keluarga akan mendapat uang tunai sebesar Rp 300 ribu.

Baca juga: Hanya 9.438 KPM yang Dinyatakan Layak Terima BLT BBM di Karimun 

Proses penyaluran BLT tersebut disampaikan Ansar akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pihaknya mempersilahkan dengan menggunakan PT Pos Indonesia atau melalui RT/RW. 

“Yang jelas harus tepat sasaran, tidak boleh ada potongan, kabupaten/kota kami minta dana kewajiban diberikan ke PT atau RT/RW untuk operasional pembagian,” katanya. 

Ansar menyebut, dana yang digunakan untuk BLT tersebut dari dana insentif daerah (DID). Pemprov Kepri mendapat DID sebesar Rp 18,1 miliar. Hanya Pemprov Kepri dan Pemkab Karimun yang mendapat DID di Kepri. 

“Dana Rp 18,1 miliar itu sudah diperuntukan terhadap penanganan inflasi, recovery ekonomi dan bantuan masyarakat miskin,” katanya.