Tanjungpinang, Batamnews - Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Kedatangan mereka disambut Gubernur Kepri, Ansar Ahmad di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, Selasa (11/10/2022).

Kunjungan kerja yang dipimpin Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, TB. Ace Hasan Syadzili dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Siddik ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program keagamaan, sosial, penanggulangan bencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di Kepri.

"Karena kita tahu ada banyak program-program Kementerian Sosial, misalnya program PKH, bantuan program pangan non tunai, BST, yang memang didistribusikan dari pusat untuk memberikan satu bantuan kepada masyarakat di Kepri," ujar Ace Hasan dalam pertemuan yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Kota Tanjungpinang.

Baca juga: Pemprov Kepri Upayakan Lalu Lintas Hewan Ternak Bisa Kembali Normal

Politisi Partai Golkar ini menyebutkan pentingnya peran DPR RI untuk memastikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah dapat membantu masyarakat untuk menghadapi situasi luar biasa seperti bencana alam atau pandemi Covid-19.

"Termasuk juga BLT kenaikan BBM, dilihat dari apa yang disampaikan pak Gubernur, Alhamdulillah program-program tersebut telah disalurkan dengan baik," ujarnya.

Komisi VIII DPR RI dalam kunjungan kerja ke Kepri menerima aspirasi dan masukan dari Gubernur Ansar untuk menaikkan status Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

"Kenaikan status STAIN Sultan Abdurrahman jadi IAIN ini untuk mengakomodasi generasi muda di Kepri yang ingin memperdalam ilmu agama Islam secara akademis, dan memang itu sangat dibutuhkan kenaikan statusnya," kata Gubernur Ansar.

Baca juga: 10 Provinsi Paling Bahagia di Indonesia, Kepri Urutan Berapa?

Ace Hasan pun menjanjikan akan membawa aspirasi tersebut ke Senayan dan akan memperjuangkan kenaikan status STAIN Sultan Abdurrahman dalam rapat kerja bersama Kementerian Agama RI.

Kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ini sekaligus disejalankan dengan pemberian bantuan sosial dari mitra Komisi VIII DPR RI. Diantaranya adalah Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial dari Kementerian Sosial RI untuk 20 orang lanjut usia, 50 orang korban penyalahgunaan Napza, dan 1 orang penyandang disabilitas sebesar Rp 201 juta.

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan kepada Pemprov Kepri berupa makanan tambahan gizi sebanyak 174 paket, paket kebersihan keluarga sebanyak 98 paket, perlengkapan keluarga sebanyak 68 paket, perlengkapan bayi sebanyak 110 paket, masker KF94 sebanyak 3.600 pieces, selimut 25 lembar, dan kantong jenazah 68 lembar.

Diserahkan juga bantuan bufferstock logistik bencana dari DPR RI dan Kementerian Sosial RI senilai Rp 665,2 juta. Terakhir adalah bantuan kewirausahaan karang taruna dengan total Rp 75 juta.