PM Thailand Larang Keras Kalangan Tentara Pakai Ganja

PM Thailand Larang Keras Kalangan Tentara Pakai Ganja

Ilustrasi.

Bangkok - Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha dilaporkan telah melarang personel militer menggunakan ganja (ganja) dan menyuarakan seruannya agar obat tersebut dilarang di Parlemen.

Wakil Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Kolonel Jittanat Punnothok, mengatakan Jenderal Prayut, yang juga menjabat Menteri Pertahanan, telah menginstruksikan ketiga matra tentara untuk mematuhi arahan tersebut.

Perintah itu juga dijatuhkan kepada polisi dan Departemen Humas Pemerintah, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko penggunaan dan budidaya ganja.

Mengutip laporan Bangkok Post, Kolonel Jittanat mengatakan penegak utama menentang larangan ketat penggunaan ganja untuk rekreasi di kalangan pejabat dan mereka diperingatkan untuk tidak mempromosikan penggunaan zat itu melalui media sosial.

“Semua organisasi di bawah Kementerian Pertahanan harus mengikuti aturan Kementerian Kesehatan Masyarakat tentang penggunaan ganja. Mereka diizinkan menggunakan ganja untuk tujuan medis tetapi tidak untuk penggunaan rekreasi,” katanya, dikutip Batamnews, Senin (27/6/2022).

Sementara itu, Partai Demokrat mengimbau Ketua Parlemen Chuan Leekpai untuk menjadikan Parlemen sebagai zona bebas ganja karena penggunaan semacam itu dapat menyebabkan kelelahan dan masalah kesehatan lainnya.

Anggota parlemen Partai Demokrat Pisit Leeahtam pada Jumat (24/6/2022) mengatakan bahwa meskipun ganja dihapus dari daftar narkotika Kategori 5, Parlemen harus menjadi zona bebas ganja.

Hal ini seperti yang diterapkan di Universitas Mahidol dan semua sekolah yang beroperasi di bawah Administrasi Metropolitan Bangkok (BMA).

Anggota Parlemen Partai Bhujaithai, Supachai Jaisamut selaku Presiden Komite Rancangan Undang-Undang Ganja dan Rami mengatakan, tidak perlu menguraikan lebih detail tentang undang-undang tersebut karena ada batasan jumlah pohon yang diizinkan untuk ditanam.

Dia mengatakan komite akan mengundang organisasi internasional untuk meninjau rancangan undang-undang untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Asosiasi Medis Penerbangan Thailand (AMAT) dan Institut Kedokteran Penerbangan dan Angkatan Udara juga mengeluarkan pernyataan kemarin, yang mewajibkan semua pilot dan staf yang bekerja di industri penerbangan untuk tidak menggunakan ganja karena dapat menghambat perkembangan kinerja pilot.

Dalam perkembangan lain, Kedutaan Besar Thailand di Jepang telah memperingatkan warganya untuk tidak memasuki Jepang dengan ganja atau produk terkait.

Menurut pihak kedutaan, kepemilikan ganja atau rami untuk tujuan impor dan ekspor akan menghadapi hukuman tujuh tahun penjara di Jepang.

Sementara kepemilikan materi untuk dijual, hukuman penjara hingga 10 tahun akan menunggu pelanggar dan denda hingga tiga juta yen.

Mengutip laporan The Post, pihak kedutaan juga mengingatkan masyarakat agar waspada saat menerima barang ilegal untuk pengiriman di Jepang.

Thailand adalah negara pertama di Asia Tenggara yang menghapus kepemilikan tanaman untuk digunakan dari daftar kriminal, setelah terdaftar dalam daftar narkotika Kategori 5 pada 9 Juni.

Otoritas narkotika negara itu hanya mengizinkan penggunaan kurang dari 0,2 persen tetrahydrocannabinol (THC), zat psikoaktif ganja.

Langkah itu diikuti dengan tindakan Kementerian Kesehatan untuk mengukuhkannya. 


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews