Karimun, Batamnews - Konsep Free Trade Zone (FTZ) di Karimun belum terasa secara menyeluruh. Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menegaskan banyak yang harus dikembangkan dan dibenahi.

 Dalam pembahasan yang dilakukan Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama Pemkab Karimun, disampaikan bahwa masih ada sejumlah tugas utama dalam rangka mengembangkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPB-PB), atau Free Trade Zone (FTZ) di Kepri.

Baca juga: Pemerataan Pembangunan 2022, Ansar Ingin FTZ Karimun-Bintan Seperti Batam

Dengan wilayah yang terdiri dari BP Batam, BP Bintan dalam hal ini termasuk Tanjungpinang dan BP Karimun. 

Yang paling utama adalah, percepatan pengintegrasian kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun (BBK), hal tersebut sesuai amanat PP nomor 41 tahun 2021, yang sampai saat ini belum terealisasi.

"Karena perluasan FTZ secara menyeluruh masih dalam proses, sehingga fasilitas FTZ tidak hanya dapat dinikmati oleh pelaku investasi dan masyarakat setempat. Ketidakpastian hukum para investor juga akan tereliminasi nantinya," kata Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Senin (14/2/2022).

Permasalahan lainnya yaitu, mengenai remunerasi bagi pegawai BP Karimun yang saat ini masih mengandalkan hibah dari APBD Kabupaten Karimun. Hal ini karena mereka belum mendapatkan remunerasi dari APBN.

Ansar berencana untuk menyampaikan persoalan remunasi tersebut ke Kementerian Perekonomian. "Nanti saat menghadap Menko Perekonomian akan kita dorong kembali permasalahan ini," ujarnya. 

Dia juga mengungkapkan mengenai kelembagaan pada FTZ di Kepri, dalam hal ini khusus di Batam, Dewan Kawasan FTZ langsung dipimpin oleh Menko Perekonomian.

Sedangkan gubernur menjadi Anggota Dewan Kawasan bersama beberapa menteri di bidang yang berkaitan dengan keuangan. 

"Untuk Bintan dan Karimun, Dewan Kawasan FTZ diketuai oleh gubernur dan bupati atau wali kota sebagai wakilnya. Untuk itu kepala daerah harus tau program BP Kawasannya," katanya.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Gubernur Ansar Usulkan FTZ Menyeluruh di Bintan dan Karimun

Bahkan, untuk mendorong FTZ di Karimun juga akan melakukan percepatan pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) di Karimun.

Sebab, itu diyakini sebagai kunci berkembangnya kawasan FTZ tersebut. Meskipun areal bandara belum masuk dalam kawasan FTZ.

"Kawasan FTZ Karimun, yang sudah diberikan relaksasi di bidang fiskal dan perizinan. Hal ini tentu akan optimal jika didukung dengan prasarana transportasi yang memadai untuk mendorong pencapaian investasi," ujar Ansar.