Batam, Batamnews - Beragam opini publik mengenai efektivitas Labuh Jangkar bila diambil alih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri. Pro dan kontra tentunya menambah hangat wacana peralihan wewenang yang semula dari kementerian terkait.

Bukan baru kali ini upaya pengambilan hak atas Labuh Jangkar. Tempo lalu, tepatnya di era Nurdin Basirun juga berlangsung hal serupa.

Hasilnya hampir semua orang mengetahui, stuck di situ saja. Ya, mungkin ada hambatan saat lobi-melobi. Ada sebagian orang bilang kalau pusat tidak ingin memberikan peralihan kekuasaan atas labuh jangkar begitu saja. Namun, ada juga alasan lain.

Entah itu Nurdin Basirun yang tak keluarkan 'jurus andalan' atau saja pemerintah pusat menarik ulur hak kuasa. Yang jelas hingga kini Labuh Jangkar masih dipegang oleh kementerian.

Baca juga: Labuh Jangkar Disetujui Pusat, Uba Minta Gubernur Ansar 'Gercep'

Ansar Ahmad, ya, Gubernur Kepri saat ini juga tak ingin ketinggalan. Tren itu dilanjutkannya meski belum tau hasil yang didapat.

Beragam manufer dilancarkan Ansar. Alhasil, ada lampu hijau yang diberikan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD; dan Mendagri, Tito Karnavian.

Bak mendapatkan surat cinta, Ansar turut bahagia mengetahui jika Mahfud dan Tito memberikan angin surga. Kepri berhak mendapat retribusi labuh jangkar dari area 0 sampai 12 mil dari bibir pantai.

Sektor tersebut diperkirakan bisa menarik sumber pendapatan baru dari retribusi jasa labuh jangkar kapal, yang ditargetkan Rp 200 miliar per tahunnya.

Ingat, perjuangan tak cuma sampai di situ saja. Masih banyak persoalan lain yang patut diselesaikan dengan gerak cepat.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan aturan melarang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk memungut restribusi dari sektor ini.

Anggota DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin juga menyoroti hal itu. Baginya, Labuh Jangkar sangat berpotensi meningkatkan PAD.

"Labuh jangkar untuk penambahan PAD sangat layak dan tepat, mengingat Kepri 96 persen luas wilayahnya laut. Dan saat ini PAD kepri masih tergantung dari kendaraan bermotor," ujarnya, Selasa (18/1/2022).

Baca juga: Perda Labuh Jangkar Kepri Digolkan Pusat, PAD Bakal Bertambah Rp 200 M

Ia juga mengakui jika ambil alih labuh jangkar tak semudah membalikkan telapak tangan. Terlebih kini Kemenhub masih belum memberikan wewenang tersebut kepada Pemprov Kepri.

"Tergantung perjuangan Pemprov dan seluruh stakeholder di Kepri. Termasuk juga mahasiswa dan tokoh masyarakat," kata dia.

Wahyu optimis, jika Kepri memegang kendali penuh atas labuh jangkar, maka akan mendongkrak berbagai sektor untuk kemajuan daerah.

"Karena PAD dari labuh jangkar sebagai pendongkrak pembangunan, ekonomi, kesehatan dan pendidikan tentunya. Beasiswa yang saat ini tidak ada, minimnya dana kesehatan Jamkesda dan lain-lain," kata Wahyu.

Kembali lagi, semua tergantung Gubernur Ansar Ahmad, bagaimana kelanjutannya dan apa langkah konkret yang dibuat hingga nanti labuh jangkar dalam pelukan Kepri.