Polairud Polda Kepri Terkendala Awasi Jalur Tikus TKI Ilegal yang Menjamur

Polairud Polda Kepri Terkendala Awasi Jalur Tikus TKI Ilegal yang Menjamur

Helikopter milik Polairud Polda Kepri. (Foto: Edo/Batamnews)

Karimun, Batamnews - Polairud Polda Kepri memantau kondisi perairan Batam dan Karimun pasca insiden kapal karam pengangkut TKI ilegal di Johor, Malaysia. 

Sejumlah orang masih dalam pencarian tim penyelamat di Malaysia. Dilaporkan sebelumnya 50 orang TKI menyeberang secara ilegal dari Bintan ke Johor lewat jalur ilegal. Namun saat di pesisir pantai Tanjung Balau, Johor terjadi musibah kapal terbalik dihantam gelombang. 

Baca juga: Banjir Rob Tak Pengaruhi `Nasi Kapau` Polairud Polres Karimun

Data terkini sebanyak 18 mayat yang sudah ditemukan. Sementara 14 orang dilaporkan selamat. Saat ini sebanyak 18 orang masih dalam pencarian.

Patroli udara dengan Helikopter Polda Kepri itu dipimpin oleh Direktur Polairud Polda Kepri, AKBP Liberty Panjaitan, Kamis (16/12/2021).

Wilayah laut perbatasan tidak luput dari sapuan pandangan mata, serta juga memantau aktivitas kegiatan di laut.

"Sembari patroli dan mentau kegiatan di lautan. Kita juga mentau dan melihat kegiatan-kegiatan yang marak dinyatakan masuk TKI atau yang berangkat dari Sumatera atau Kepri ke Malaysia," kata AKBP Liberty.

Polairud juga mendalami informasi mengenai kapal TKI yang kecelakaan di Malaysia. Apalagi dikabarkan kapal boat pancung itu berangkat dari Tanjunguban, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri.

"Informasi keberangkatan dari Tanjunguban, kita sedang koordinasikan dan kita cek. Setelah ini, hari ini kita akan pantau terus," sebut Liberty.

Ia mengatakan pengawasan hingga penindakan terhadap aktivitas keluar masuknya TKI atau Pekerja Migran Indonesia secara ilegal di wilayah Kepri, terutama wilayah Batam, Karimun dan Pulau Bintan selama ini terus dilakukan.

Baca juga: Kegiatan Nasi Kapau Polairud Polres Karimun tak Hanya Satu Titik

"Kita sebelumnya pada Oktober lalu, telah melakukan penegakkan hukum dan kita limpahkan pihak Imigrasi untuk ditindaklanjuti," ujarnya.

Menurutnya, seluruh kekuatan mulai dari armada dan personel juga dikerahkan dalam memantau aksi keluar masuk PMI ilegal.

Pengawasan TKI Ilegal terkendala operasional

Hanya saja, pada penghujung tahun, operasional mengalami kendala karena keterbatasan anggaran dalam pengoperasionalkan armada dan SDM.

Meskipun begitu, pengawasan di lokasi pelabuhan-pelabuhan tikus yang kerap dijadikan pintu keluar masuk TKI ilegal, dikatakannya terus dilakukan.

"Semakin kita tambahin sarana prasarana-nya, SDM nya, tapi pelabuhan tikus juga makin tambah makin tambah. Sementara, kita SDM, sarana dan anggaran terbatas, apalagi di ujung tahun," ujar Liberty.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews