Batam, Batamnews - Dalam kunjungannya, Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenpanRB, Prof Dr Diah Natalisa MBA merasa puas dengan pelayanan terhadap kelompok rentan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Ia memotivasi agar penyelenggara memperhatikan dan tidak mendiskriminasi terhadap yang dilayani. Salah satunya ialah kelompok rentan.

"Kebetulan hari ini ke kantor TPI khusus Batam dalam rangka mengapresiasi juga," katanya dalam kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kamis (2/12/2021).

Baca juga: Imigrasi Larang Warga dari Tujuh Negara Afrika Masuk ke Batam

Kelompok rentan yang dimaksud cukup beragam. Terdiri dari wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia maupun kelompok difabel. Ia minta agar pelayanan publik memberikan perhatian lebih kepada kelompok tersebut.

Ada beberapa yang jadi projek mereka dengan beberapa kementrian salah satunya dengan Kemenkumham khususnya untuk layanan Kantor Imigrasi. 

"Di Kanwil Kemenkumham Kepri sudah mengajukan beberapa dan Alhamdulillah sudah ada 5 yang jadi role model. Artinya ini bisa menjadi contoh, bahwa layanan-layanan ini memperlihatkan terhadap kelompok rentan," ujar Diah.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Ibnu Ismoyo mengatakan, yang jadi perhatian dan konsen pihak Deputi Bidang Pelayanan Publik itu adalah terkait dengan pelayanan yang ramah HAM dan kaum rentan.

"Kantor Imigrasi Batam menjadi role model. Jadi bagaimana kita bisa menjaga konsistensi, meningkatkan dan harus menyebarluaskan apa yang kita punya kepada satuan kerja lainnya," kata dia.

Baca juga: Pemohon Pembuatan Paspor di Imigrasi Karimun Naik Drastis 2021

Tentunya Imigrasi Batam tidak sampai di situ saja, mereka akan terus meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan.

Akan ada peningkatan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), Gedung Imigrasi Batam Centre dan juga di unit-unit layanan pemeriksaaan imigrasi.

"Kita sebagai instansi penyelenggara publik tertantang untuk menjadi satuan kerja yang bisa memberikan kontribusi seluas-luasnya dan sebesar-besarnya dari pemanfaat publik dalam layanan keimigrasian," ujar Ismoyo.