Warga Pulau Laut Curhat Jaringan hingga Kapal Nelayan ke Dua Menteri Jokowi

Warga Pulau Laut Curhat Jaringan hingga Kapal Nelayan ke Dua Menteri Jokowi

Mahfud MD dan Mendagri Tito saat menyambangi Pulau Laut (Foto:Yanto/Batamnews)

Natuna, Batamnews - Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengunjungi Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri).

Salah seorang tokoh masyarakat Pulau Laut, Tabrani mengingatkan agar Menko Polhukam dan Mendagri untuk tidak melupakan atau mengabaikan usulan yang disampaikan oleh masyarakat Pulau Laut.

"Sudah banyak pejabat negara yang sampai kesini, tapi ujung-ujungnya usulan yang kami sampaikan tidak direalisasikan, kami harap kali ini tidak seperti itu," ujar Tabrani di depan Menko Polhukam dan Mendagri di Halaman Kantor Camat Pulau Laut, Rabu (24/11/2021).

Menurut mantan Camat Pulau Laut ini, program prioritas bukan hanya tertuju kepada sektor perikanan. Akan tetapi sektor lain seperti infrastruktur dasar seperti jalan juga harus menjadi perhatian pemerintah pusat.

Kondisi jalan lingkar yang sampai saat ini belum tuntas menurut Tabrani harus segera dituntaskan untuk mempermudah akses transportasi darat yang tentunya akan menunjang perekonomian warga.

Kendala jaringan telekomunikasi juga menjadi hal yang disampaikan Tabrani didepan kedua menteri Jokowi ini. Menurutnya saat ini baru satu desa saja yang jaringan telekomunikasinya bagus sementara dua lagi masih belum maksimal.

 

"Jaringan telekomunikasi masih belum merata, dua desa masih belum tercapai yaitu Desa Tanjung Pala dan Kadur," terangnya.

Kehadiran kapal penangkap ikan dari Pulau Jawa yang saat ini wilayah tangkapnya hanya disekitar 12 mil dari Pulau Laut juga menjadi keluhan para nelayan, kondisi tersebut diakui Tabrani sangat mempengaruhi wilayah tangkap nelayan lokal.

"Kami nelayan Pulau Laut ini, selalu bertempur dan berperang dengan saudara sendiri, mereka menggunakan pukat lengkong, kami minta pengaturan wilayah tangkap oleh provinsi supaya ditertibkan," pinta Tabrani.

Selain itu salah satu nelayan Pulau Laut, Asmareno meminta pemerintah pusat membangun pabrik es dan pasar ikan serta pengaturan wilayah tangkap nelayan Pulau Jawa di atas 30 mil.

Menanggapi hal tersebut Mahfud menegaskan bahwa hal-hal tersebut mungkin menjadi hal yang selalu dikeluhkan dalam upaya kerangka pembangunan.

"Semuanya sudah kita bicarakan dan akan kita bawa permasalahan tersebut ke pusat," pungkas Mahfud.

(Yan)