Batam, Batamnews - Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih jauh dari target. Berdasarkan laman Siependa Batam, realisasi APBDP baru tercapai 43 persen atau Rp 1,4 triliun dari target Rp 2,9 triliun.

Situasi pandemi Covid-19 dalam dua tahun belakang membuat realisasi pendapatan daerah belum tercapai secara maksimal.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam, Raja Azmansyah mengaku pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menggenjot capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Capaian PAD sudah berada di angka 59 persen atau Rp 857 miliar dari target Rp 1.2 triliun

“Kami sudah membuat program penghapusan denda pajak, dan juga keringanan pembayaran dengan sistem cicil,” ujar Azman, Sabtu (13/11/2021).

Menjelang akhir tahun, pihaknya masih menggunakan kesempatan tersebut untuk memaksimalkan realisasi pendapatan daerah, walaupun diprediksi tidak mencapai 100 persen.

"Tapi kalau bisa (target) tidak terlalu jauh. Hingga akhir tahun kalau bisa PAD menyentuh angka 75 persen, sehingga tidak terlalu jauh," ucapnya.

Ia mengakui pajak dari restoran, hotel, hiburan, reklame, penerangan jalan umum, BPHTB, dan PBB masih menjadi sektor dengan pemasukan tertinggi bagi pendapatan daerah. 

Realisasinya juga masih rendah, seperti pajak hotel yang baru tercapai 23 persen atau Rp 26 miliar dari target Rp 114 miliar.

Pajak hotel baru tercapai 49 persen atau Rp 54 miliar dari target Rp 110 miliar, pajak hiburan baru tercapai Rp 8,5 miliar dari target Rp 33,5 miliar, pajak reklame baru tercapai Rp 7,6 miliar dari target Rp Rp 14,3 miliar. 

Kemudian pajak BPHTP sudah tercapai 53,06 persen atau Rp 212,4 miliar dari target Rp 400,3 miliar.

Sementara itu pajak parkir baru tercapai 26 persen atau Rp 4,7 miliar dari target Rp 18,4 miliar. Dan pajak PBB menunjukkan capaian yang cukup baik dengan realisasi 83 persen atau Rp 166 miliar dari target Rp 199,5 miliar.

"Walaupun tidak capai target yang sudah ditentukan, kami tetap upayakan memaksimalkan sampai akhir tahun nanti," katanya.

Terkait capaian retribusi, sektor dengan realisasi tertinggi bersumber dari retribusi pelayanan dan persampahan kebersihan sudah mencapai Rp 28 miliar dari target Rp 40 miliar. Lalu retribusi parkir tepi jalan yang sudah tercapai Rp 3,6 miliar dari target Rp 5,2 miliar.

Dengan kondisi saat ini, Azman mengakui akan ada ancaman defisit APBD, dengan perkiraan nominal sebesar Rp 100 miliar. Untuk itu, perlu ada evalusi dan pembahasan di bagian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).