Batam - Pandemi Covid-19 menjadi faktor utama penyebab molornya pembahasan dan penetapan APBD tahun 2021 oleh Badan Anggaran (Banggar)  DPRD Kota Batam.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan pihaknya menyampaikan surat kepada Wali Kota Batam per tanggal 20 Oktober 2020 terkait hal ini. Namun sampai saat ini tidak mendapat balasan. 
 
“Kemudian dinamika pembahasan menjadi meningkat, terjadi pro kontra karena rancangan KUA/PPAS tidak dibahas, maka Banggar melaksanakan rapat internal pada tanggal 2 November 2020,” ujar Nuryanto dalam laporan Banggar, Sabtu (28/11/2020) 

Hasilnya, jadwal pembahasan RAPBD tahun anggaran 2021 direvisi, dan mengalokasikan waktu pembahasan RAPBD 2021 oleh komisi-komisi pada tanggal 12-24 November 2020.

Pada tanggal 23 November 2020, Banggar melakukan konsultasi ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dan hasil konsultasi tersebut pihak Ditjen meminta agar dilakukan komunikasi yang lebih baik. 

“Makanya kami merekomendasikan agar kiranya ke depan sebelum dilakukan pembahasan RAPBD tahun anggaran 2022, wali kota dan pimpinan DPRD dapat melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu,” katanya. 

Lalu pada pembahasan di tingkat komisi, Nuryanto menyampaikan bahwa pembahasan antara komisi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja berjalan dengan baik dan dinamis. 

“Sehingga dapat diketahui dan diukur keefektifan suatu kegiatan, tepat sasaran atau tidak, dan urgent atau tidak,” ucapnya. 

Nuryanto juga menyebutkan bahwa Banggar memberikan rekomendasi yaitu pertama menyangkut pokok-pokok pikiran, yang menjadi hak konstitusional DPRD. 

Kemudian yang kedua, kepada OPD penghasil, Banggar memberikan masukan agar dapat lebih cermat dalam penghitungan dan perencanaan, sehingga potensi pendapatan dapat disusun dan ditargetkan dengan lebih baik. 

“Dan terakhir, dalam melaksanakan potensi pendapatan daerah, harus dioptimalkan dengan mempergunakan sarana teknologi, sehingga hasilnya jauh lebih efektif dan optimal,” kata dia.