Batam Minta Tambahan Kuota Vaksin Covid-19 untuk Pekerja Industri

Ilustrasi.

Batam, Batamnews - Pemerintah Kota Batam meminta tambahan kuota vaksin Covid-19 kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), untuk diberikan kepada para pekerja sektor industri. 

Tindakan ini diambil lantaran keputusan mengenai vaksin gotong royong bagi para pekerja di sektor industri bagi Kota Batam belum ada kejelasan, ataupun belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. 

"Apabila stoknya sudah ada, maka mereka (pekerja) akan kita vaksinasi dan itu tidak akan dipungut biaya apapun. Tentu saja itu berbeda dengan program vaksin gotong royong yang telah diketahui sebelumnya," ujar Wakil Wali Kota Amsakar Achmad di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (10/6/2021). 

Keputusan ini dikatakan Amsakar telah disampaikan langsung ke Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan hal itu telah mendapat persetujuan. 

“Tetapi saat ini kami harus memikirkan pembagian kuota vaksin, semoga mencukupi,” katanya. 

Selain meminta kuota bagi vaksin Covid-19, pihaknya juga meminta tenaga vaksinator untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi di Kota Batam. 

"Ada juga bantuan 70 tenaga vaksinator yang dibilang oleh pak Ansar," jelasnya.

Dikarenakan program bagi para pekerja ini masih dalam pembahasan, Amsakar mengaku saat ini sedang membahas dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Kepala Dinas Kesehatan mengenai jadwal pelaksanaan vaksin.

Dimana nantinya, sistem yang akan digunakan tidak berbeda dengan program vaksinasi massal yang kerap dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi masyarakat umum lainnya.

"Sistemnya kita yang akan ke sana. Nanti tinggal ditentukan saja kapan dan lokasi titiknya. Serta berapa jumlah pekerja yang akan divaksin di titik yang dimaksud. Untuk itu mereka lagi bahas bagaimana nanti membagi kuota vaksin, kepada para pekerja," kata dia.

Mengenai waktu pelaksanaan, Pemko Batam juga meminta bantuan dari pihak manajemen perusahaan, agar dapat memberikan kelonggaran bagi para pekerja yang telah mendaftar untuk divaksin nantinya.

Selain bantuan mengenai ketersediaan tempat dan fasilitas, pihaknya juga mengharapkan kebijakan perusahaan yang tentunya tidak akan memberatkan pekerja yang telah mendaftar untuk mendapat jatah vaksin.

"Selain meja, kursi, dan bantuan operator nanti. Kita harap manajemen perusahaan punya kebijakan khusus, apabila nanti pekerja terpaksa meninggalkan pabrik untuk divaksin," ucapnya.

(ret)