Meranti, Batamnews - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Adil kecewa dengan kritikan pasca 100 hari kerja yang menurutnya tanpa didasari fakta yang akurat. Ia menganggap kritik tersebut 'asal bunyi' seperti tong kosong. 

"Kritik saja tapi janganlah asal bunyi seperti itu. Ya, jadinya seperti tong kosong. Kalau dipukul bunyi saja yang kuat, tapi tak ada isi," ujar Adil, Minggu (7/6/2021).

Pada dasarnya, dia mengaku sedang menjalankan apa yang telah dianggarkan oleh kepala daerah sebelumnya. Walaupun tanpa harus bongkar pasang APBD dan on the track.

Menurutnya, kinerja Pemkab Meranti tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat jangka pendek dan panjang. 

"Pertama yang telah berhasil perbaikan internal. Mulai dari penertiban sikap, kinerja PNS hingga honorer. Alhamdulillah hasilnya mereka semua sudah mulai disiplin," ujarnya. 

Perbaikan pelayanan juga digenjot. Seperti pelayanan kesehatan bersih di RSUD. Upaya itu dibarengi dengan penambahan enam dokter spesialis yang saat ini masih proses. 

"Selain itu juga, kami sedang sinkronisasi sistem. Sehingga ke depan masyarakat bisa berobat hanya bermodal KTP dan atau BPJS. Jelas ini berjalan menunggu RPJMD rampung," ujarnya. 

Adil membeberkan, progres penyusunan RPJMD 2022 sudah memasuki babak penandatanganan MoU dengan DPRD. Dalam waktu dekat, akan segera rampung. 

"Jadi harus satu visi dan misi. Saya wajib penuhi semua janji politik saya, kepada masyarakat. Termasuk seluruh OPD dan perusahaan yang beroperasi di Meranti ikut sama menyukseskan program strategis yang saya dengan pak Asmar susun," terang eks Anggota DPRD Provinsi Riau dua periode itu.

Begitu juga bantuan sepeda gratis untuk anak-anak sekolah di Meranti. Ia mengaku telah memanggil beberapa perusahaan untuk bekerjasama. 

"Kemarin kita sudah panggil EMP Malacca Strait untuk penuhi itu (sepeda). Besok kita panggil RAPP. Jadi kerja ini, kerja keroyokan," ujarnya. 

Begitu juga peran dari seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Kata Adil, Pemkab akan melakukan MoU dengan perguruan tinggi atau universitas terkemuka untuk kerja sama dalam menyalurkan beasiswa S1 hingga S3. 

"S1 sampai S3 gratis. Ini sekarang kita susun konsepnya dan postur anggarannya. Targetnya dalam lima tahun 500 master 200 doktor. Dari data kita sudah terkumpul 120 orang calon dokter yang akan kita berangkatkan menjadi master," ujarnya. 

Dilanjutkannya lagi, yang benar-benar sudah berjalan dengan baik adalah inovasi layanan pencatatan sipil. Dalam sekejap pengajuan penerbitan KTP, Akta Kelahiran, KIA hingga KK bisa langsung diterbitkan. 

"Gak perlu nunggu lama-lama lagi seperti sebelumnya. Pengurusan tanpa biaya sedikitpun," akunya.

Sama halnya, bantuan UMKM untuk seluruh pengusaha tempatan. "Sudah ribuan kita salurkan dalam 100 hari kerja kami ini. Coba tanya Disperindag, udah berapa ribu bantuan tersebut disalurkan. Kuota yang saya minta itu 15 ribu pelaku UMKM. 7000 sudah terdata dan disalurkan," ungkap Adil.  

Untuk itu, ia mengatakan masih banyak lagi yang tidak bisa dipaparkan satu persatu secara rinci. Terutama penyediaan sumber air bersih, progres umroh gratis, pembangunan jalan, rumah layak huni, pembangunan ruang belajar dan percepatan penanganan sebaran Covid-19 yang menurun drastis. 

"Semuanya akan kita kerjakan tahun ini. Saya yakin mereka tak tau dengan informasi tersebut," ujarnya. 

Menanggapii komentar miring 100 hari kerjanya tersebut, Adil sepertinya tidak mau menanggapi terlalu berlebihan. 

"Selagi bisa saya kerjakan, saya pasang badan. kalau ada kepala dinas yang tak sanggup, mundur atau kita singkirkan saja. Yang penting masyarakat senang dan terbantu," tutupnya. 

Kritikan Ketua Laskar Muda Melayu Riau

Sebelumnya, Ketua Laskar Muda Melayu Riau (LM2R) Jefrizal, berkomentar pedas pasca 100 hari kerja HM Adil. Ia merasa kerja Adil hingga kini hanya mampu mengubah warna kantor. Dikatakannya pelaksanaan program seratus hari sama sekali tidak nampak nilai positifnya. 

Menurut Jef, kesuksesan yang dihasilkan bupati hanya soal mengecat warna gedung Pemkab Meranti, Puskesmas, Kantor Camat yang terlalu pragmatis dan mendominasi kepartaiannya saja. 

Kemudiann mengecek para pekerja, baik honorer maupun PNS yang terlihat kurang fair dan kurang profesional dalam meningkatkan kedisplinan kinerja bawahannya. 

Jef menganggap, Adil sukses membuat bawahannya terancam dan tidak nyaman bekerja. Hingga ada isu pemecatan seluruh bawahannya yang tidak dianggap satu pilihan politik. 

Untuk itu, hendaknya DPRD Meranti berani mengawal kebijakan pemerintah daerah yang dianggap tidak produktif. Terlebih soal honorer, pengalokasian dana Covid-19 dan pragmatis dalam bekerja.