Bintan, Batamnews - Tata kelola Bandara Aviation Investment (BAI) atau Bandara Busung hingga saat ini masih terkendala. Kalangan swasta selaku investor dan pembangun berharap bisa mengelola.

Bandara tersebut dibangun oleh Group Gallant Venture Ltd (GVG) di Desa Busung dan tidak jauh dari Kawasan Bintan Industrial Estate (BIE), Lobam. Ada dua permintaan pengusaha kepada pemerintah pusat melalui kementerian.

GM PT. BIIE, Aditya Laksamana mengatakan 100 persen pembangunan bandara ini dilakukan oleh pihak swasta, mulai dari kepemilikan lahan sampai dengan pembangunan fisiknya. Namun dalam aturan, aset tersebut harus kembali ke pemerintah setelah dikelola oleh swasta.

“Kalau di Labuan Bajo itukan yang bangun pemerintah. Terus yang kelola dari pihak Changi Singapura dan dalam kurun waktu 30 tahun aset itu kembali ke pemerintah. Kalau punya kita Bandara Busung dibangun seluruhnya dari dana swasta jadi diharapkan asetnya kembali ke kami juga,” ujar Aditya saat kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa, Jumat (23/4/2021).

Selain aturan tersebut, GVG menginginkan agar pemerintah memberikan Bandara Busung ini Badan Usaha Bandara Udara (BUBU). Dengan adanya BUBU dipastikan Bandara Busung akan menggesa pembangunannya dan bisa segera beroperasi.

Bandara ini juga sangat mendukung dan menunjang sektor pariwisata di Bintan. Kemudian juga industri maintenance, repair and overhaul (MRO) dan aerospace industri.

“Sekarang landasan yang sudah dimatangkan sepanjang 3.000 meter namun panjang landasan pacu seluruhnya sepanjang 3.600 meter. Jadi keunggulannya bisa dilandasi pesawat berbadan besar,” jelasnya.

GGM PT. Bintan Resort Cakrawala (BRC), Abdul Wahab mengatakan jika pemerintah memberikan status BUBU ke Bandara Busung. Dipastikan pembangunannya bisa cepat selesai bahkan dapat beroperasi 2024 mendatang.

“Kalau ada BUBU pastinya bandara ini segera selesai dan segera juga beroperasi,” katanya.

Untuk pengoperasian bandara sudah dibahas ke Kemenhub RI. Namun selalu ada kendala yaitu harus dikelola pemerintah. Namun yang terbaru, bisa dikelola oleh swasta namun asetnya harus dikembalikan ke pemerintah setelah 30 tahun dikelola.

Padahal Bandara Busung itu 100 persen dibangun oleh swasta. Jadi diharapkan bandara ini dapat dikelola oleh swasta dan aset tetap dimiliki oleh swasta.

“Kita tidak keberatan bila operator bandara dikelola pemerintah dalam hal ini, Angkasa Pura (AP) namun kepemilikan masih tetap swasta,” sebutnya.

Investasi Bandara Busung ini sekitar 150 juta USD. Ditambah dengan pembangunan MRO dan terminal, investasi bandara ini bisa tembus 750 juta USD. 

Semua izin sudah dipenuhi. Mulai izin terkait bandara sudah dikantongi, izin operasi, lokasi dan pembangunan. 

“Semoga Pak Menteri Suharso bisa memenuhi permintaan kami. Sehingga bandara ini bisa selesai dan beroperasi,” ucapnya.

Menteri Suharso mengaku akan membantu pihak swasta dalam mengelola bandara ini. Dia akan membahas masalah ini dengan Menteri Perhubungan (Menhub) dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves).

“Saya akan bawa ini ke Pak Menhub dan Pak Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Marves),” akunya.

Pihak Bandara Busung sejauh ini bekerjasama dengan GMF yang nyatanya bukan pelaku kebandaraudaraan dan seharusnya berpartner dengan PT Digantara Indonesia (DI).

“Jadi dengan berpartner selain bisa dapatkan BUBU. Kemudian dapat juga maintenance dan industrinya,” ucapnya.