Yangon - Presiden Jokowi mendesak militer Myanmar berhenti menggunakan kekerasan dalam menghadapi para pengunjuk rasa anti-kudeta.

Menurut Jokowi, keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama.

"Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan. Sehingga, tidak ada lagi korban berjatuhan," kata Jokowi di Istana Bogor via YouTube Setpres, Jumat (19/3/2021).

Indonesia mendesak agar para pihak menempuh jalur dialog untuk menyelesaikan masalah.

Dia mengaku segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam selaku ketua ASEAN agar segera menggelar pertemuan tingkat tinggi yang membahas krisis di Myanmar.

"Dialog, agar rekonsiliasi segera dilakukan untuk memulihkan demokrasi, untuk memulihkan perdamaian, dan untuk memulihkan stabilitas di Myanmar," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan duka cita dan simpati kepada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar.

"Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia saya menyampaikan duka cita dan simpati mendalam kepada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar."

Myanmar mengalami krisis setelah junta militer menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan mengumumkan kudeta pada 1 Februari lalu. Militer juga mengumumkan status darurat militer selama satu tahun.

Kudeta telah memicu pemberontakan massal. Ratusan ribu orang turun ke jalan untuk menuntut kembalinya demokrasi.

Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan sampai saat ini lebih dari 200 orang tewas dalam bentrokan antara aparat keamanan Myanmar dan pedemo sejak kudeta.

Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, mengatakan situasi di Myanmar semakin mengkhawatirkan terutama setelah darurat militer diberlakukan dan pemutusan layanan internet terjadi pada beberapa kota pusat kerusuhan demonstran dan aparat terjadi.

Selain korban tewas, Bachelet mengatakan sedikitnya sudah ada 2.400 lebih orang yang ditahan junta militer Myanmar.