Meranti - Polres Meranti mencangangkan program integritas menuju Kepulauan Meranti Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kapolres Meranti, AKBP Eko Wimpiyanto mengatakan, pencanangan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan pelayanan yang profesional, bersih dan bebas dari KKN kepada masyarakat.

"Kepolisian Meranti dalam melaksanakan fungsinya sebagai abdi negara harus lebih terarah, tepat sasaran dan flexible yang berujung pada peningkatan pelayanan publik," ujarnya, Rabu (17/3/2021).

Oleh karena itu, dia berharap dengan membangun zona integritas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan polisi. "Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tambah Eko.

Namun demikian, zona integritas yang bebas korupsi dan birokrasi bersih dapat terwujud dengan adanya komitmen bersama. Untuk itu dikatakannya, pemerintah daerah juga harus mendukung.

Bupati Meranti, Muhammad Adil mengaku siap mendukung sepenuhnya upaya Polres mewujudkan WBK dan WBBM. Termasuk pembangunan zona integritas dan profesionalisme pelayanan publik.

Bahkan, menurutnya hal serupa perlu dilakukan seluruh institusi pemerintah. Baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan upaya penting karena mencerminkan tekad dan komitmen kita bersama untuk menjadikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi zona yang berintegritas, sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani," terang Adil.

WBK dan WBBM, lanjutnya, merupakan langkah awal dalam menyukseskan reformasi birokrasi melalui penataan sistem pemerintahan yang baik dan penerapan pelayanan prima. Sehingga terbentuk karakter aparatur yang bersih yang mampu melayani dengan ikhlas dan sepenuh hati.

Menurut Adil, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam mewujudkan zona integritas WBK dan WBBM. Pertama, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi. Kedua, pemerintahan yang bersih dan ketiga pelayanan publik prima.

"Sebab Pencanangan zona integritas wilayah bebas dari korupsi hanya akan terwujud apabila aparatur negara memiliki sikap mental terpuji, bersih dan melayani yang ditunjukan dengan perilaku yang menunjang seperti kerja dengan tulus, ikhlas dan cerdas," tutupnya.