Tanjungpinang - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Tanjungpinang, Ismiyati mengungkapkan bahwa Pemko Tanjungpinang dan Pemprov Kepri akan bersinergi dalam mengatasi persoalan banjir di Kota Tanjungpinang utamanya terkait penganggaran.

Hal ini disampaikannya di saat rapat bersama stakeholder terkait di Kantor DPRD Provinsi Kepri, Jumat (22/1/2021).

Sinergi menurutnya diperlukan karena Tanjungpinang merupakan ibu kota provinsi dan juga bersinggungan dengan banyak stakeholder lainnya yang mengurus urusan di pusat pemerintahan.

"Hasil rapat koordinasi penanggulangan banjir di DPRD Provinsi Kepri bersama stakeholder terkait, adanya  kesepakatan untuk menangani banjir secara bersama-sama. Kita akan melakukan penanganan banjir yang melibatkan anggaran Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Provinsi Kepri dan Satker Kementerian yang ada di Kepri," kata Ismiyati.

Penanganan ini menurut Anggota Komisi III DPRD Tanjungpinang tersebut, meliputi penanganan jangka pendek yaitu penanganan paska banjir dan jangka panjang yang bertujuan untuk mencegah terjadinya banjir di kemudian hari.

"Penganggaran penanggulangan banjir Kota Tanjungpinang menggunakan dana tanggap bencana dan untuk menggunakannya sudah diterbitkan SK Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang," ujarnya.

Dia pun berharap hal ini bisa terealisasi agar peristiwa banjir di kemudian harinya bisa teratasi dan masyarakat tidak mengungsi lagi.

"Ini adalah persoalan kita semua oleh karenanya kita harus bersinergi dan bersatu dalam menangani persoalan banjir ini dan tidak perlu saling menyalahkan tapi harus ada solusi dan aksi konkritnya," pungkas Ismiyati.