Karimun - Pemerintah Karimun memfokuskan penggunaan APBD 2021 untuk keperluan daerah, terutama penanganan tiga sektor yakni kesehatan, ekonomi dan sosial.

Pjs Bupati Karimun, Herry Andrianto menjelaskan, untuk sektor kesehatan akan difokuskan untuk penanganan dan penanggulangan wabah Covid-19.

"Terutama untuk membeli alat kesehatan, ventilator, PCR dan lainnya," ujar Herry belum lama ini.

Dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 juga tak luput dari perhatian pemerintah. APBD 2021 juga akan digunakan untuk mendanai jaring pengaman sosial bagi warga yang terdampak.

Tak ketinggalan anggaran untuk pendidikan. Sebanyak 20 persen APBD 2021 akan dialokasikan untuk sektor tersebut.

"Termasuk juga untuk infrastruktur," imbuh Herry.

Kabupaten Karimun tahun 2021 resmi disahkan senilai Rp 1.297.909.401.302. Pengesahan dilakukan dalam sidang paripurna di Gedung Balai Rong Sri, Senin (30/11/2020).

Pengesahan ini sesuai dengan waktu yang ditetapkan di dalam Undang-undang (UU), yakni satu bulan sebelum habisnya masa anggaran.

Pengesahan APBD 2021 tersebut, juga dilakukan setelah 8 fraksi di DPRD Karimun menyatakan setuju untuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Karimun tahun 2021 disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2021.

Adapun, APBD Kabupaten Karimun tahun 2021 ditetapkan diangka Rp 1.297.909.401.302. Dengan rincian pendapatan daerah dalam APBD Karimun tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.206.899.284.740 dan pembiayaan sebesar Rp 91.010.116.562.