UMK Batam Naik, Apindo Kepri: Jangan Tambah Pengangguran

UMK Batam Naik, Apindo Kepri: Jangan Tambah Pengangguran

Ketua Apindo Kepri Ir. Cahya (Foto: Batamnews)

Batam - Ketua Apindo Kepri Ir Cahya mengaku kecewa terkait kenaikan Upah Minimumum Kota (UMK) Batam.

Kenaikan UMK itu disetujui Pjs Walikota Batam Syamsul Bahrum sebesar 0,5 persen.  

Cahya mengatakan, Apindo Kepri sangat menyesalkan keputusan itu. Menurutnya, untuk saat ini kenaikan UMK tidak tepat.

Padahal, menurut Cahya, pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja sudah meminta agar tidak kenaikan UMP dan UMK.

“Lalu kenapa pejabat kita masih menaikkan juga? Ini bisa merusak iklim investasi di Batam,” ujar Cahya kepada Batamnews, Rabu (18/11/2020).

Cahya menilai, pemerintah kota Batam terlalu takut karena didemo oleh sekelompok orang yang kemudian mengabaikan aturan dari pemerintah pusat.

“Yang demo adalah mereka saat ini masih punya kerjaan dan mendapat gaji minimal Rp 4 jutaan,” kata Cahya.

Padahal menurutnya, saat ini masih banyak pengangguran yang saat ini menunggu untuk bisa mendapatkan pekerjaan walaupun dengan gaji Rp 2-3 juta.

“Ini fakta di lapangan, apakah pejabat kita tidak tahu?” ucapnya.

Cahya mengaku, saat ini banyak pengusaha di Batam menderita akibat pandemi. Mereka harus rela menambah kekurangan untuk tetap bisa bertahan dan membayar gaji-gaji karyawan, bahkan banyak karyawan yang terpaksa dirumahkan dengan gaji 50 persen.

“Ini kenyataan di Batam saat ini, sementara kita masih meributkan kenaikan gaji?” kata Cahya.

Padahal selama pandemi, asosiasi pengusaha sudah berjibaku habis-habisan membantu pemerintah daerah untuk segera mengatasi pandemi ini. Sampai saat ini asosiasi pengusaha masih berbagi nasi bungkus dan sembako tiap hari untuk membantu mereka yang menganggur dan kelaparan. 

“Sudah 7 bulan lebih kami berbagi, jujur kami sangat sedih kalau melihat masih ada pejabat masih berpikir dan melihat dari sudut yang sempit. Dan ingat, tolong jangan bandingkan dengan UMK di Jawa Tengah sana, di sana UMK hanya Rp1,8 juta sedangkan di Batam saat ini sudah 4,1 juta.  Apakah mau semua orang Jawa sana berbondong-bondong bekerja ke Batam? Ada lapangan kerja tidak? Jadi jangan dibandingkan!” ujar Cahya.

(snw)