Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan masalah data di Indonesia yang masih berantakan. Hal ini terlihat dari kesulitan penyaluran bantuan sosial terutama kepada UMKM.

Menurutnya, pemerintah ingin membantu UMKM agar tetap bisa bertahan di tengah tekanan pandemi Covid-19 ini. Namun, saat ingin memberikan bantuan ini, datanya tidak mudah ditemukan.

"Paling sering dibahas namun sulit dari datanya adalah UMKM," ujarnya, Rabu (11/11/2020).

Menurutnya, selama ini diketahui bahwa pelaku UMKM di Indonesia sangat banyak hingga 60 juta. Namun, saat kondisi seperti ini dan ingin diberikan bantuan seperti restrukturisasi kredit, subsidi bunga hingga bantuan Presiden, data yang ada selama ini tidak ditemukan.

Hal ini disebabkan karena data yang tidak terintegrasi di Indonesia. Sebab, data UMKM ini ada dari berbagai pintu seperti di Perbankan dan juga non perbankan serta di Kementerian Koperasi dan UMKM.

Oleh karenanya, saat ingin memberikan bantuan sulit mencari orang yang harus diberikan bantuan dan permasalahan data yang kacau dan tercecer menjadi kendala terbesar.

"Jadi ini adalah perlunya untuk integrasikan dan memungkinkan untuk eksekusi efektif, efisien dan tepat sasaran. Juga bisa minimalkan yang disebut exclusion dan inclusion error," jelasnya.

Bendahara negara ini pun menyebutkan, data yang kacau ini juga menjadi kendala pemerintah untuk menyalurkan bantuan yang tepat sasaran. Di mana syarat agar bantuan tepat sasaran adalah data yang detail.

"Itu artinya kita harus tau by name by address by account number by location. Itu dilakukan Pemda, tapi kami Mensos dan Kemendagri kerjasama untuk dorong itu (integrasi data)," kata dia.