Tanjungpinang - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Kota Tanjungpinang sangat konsentrasi dalam melakukan penangan banjir di Tanjunginang. Salah satu upaya mereka lakukan dengan mengoptimalkan normalisasi saluran air atau drainase utama.

Plt Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungpinang, Zulhidayat menyebutkan, pihaknya telah melakukan pemetaan daerah rawan banjir. Setidaknya di Tanjungpinang ada sebanyak 15 titik rawan banjir yang harus diatasi pada masa periode Wali Kota Rahma.

"Untuk banjir kita sudah melakukan pemetaan, ada 15 titik banjir, salah satu penyebabnya karena saluran air tidak berfungsi dengan baik, untuk itu tahun ini kita lakukan pembenahan," kata Zulhidayat kepada Batamnews, Rabu (23/9/2020).

Ia menjelaskan, untuk normalisasi saluran air di Jalan Cendrawasih sebenarnya telah dianggarkan pada APBD murni 2020 sebesar Rp 1 miliar. Namun karena situasi Pandemi Covid-19, sehingga anggaran itu dialihkan.

"Sekarang ini kita mencoba dimasukan lagi, tapi angkanya dikurangi menjadi Rp 750 juta, dan saat ini memasuki tahap pengumuman tender," sebutnya.

Lanjut Zulhidayat, dalam anggaran APBD Perubahan pihaknya juga telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar untuk normalisasi salurah air dibeberapa titik utama. Ia berharap anggaran itu dapat disetujui dalam rangka menguraikan persoalan banjir.

"Meskipun dengan anggaran segitu tak menyelesaikan masalah, tapi kita melakukan perlahan-lahan dengan kekuatan anggaran yang ada, Insya Allah lah dapat mengurangi," ucap dia.

Menurutnya, dalam mengatasi persoalan banjir di Tanjungpinang tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Pihaknya berusaha melobi pemerintah pusat melalui dana APBN untuk pembangunan kolam penampungan air (retensi).

Ia menilai, pembangunan retensi paling ampun mengatasi banjir, sebab dengan normalisasi saja tidak cukup. Bersadarakan pemetaan pihaknya di Tanjungpinang ada tiga titik yang harus dibangun retensi.

"Kalau daerah rendah inikan tak bisa nomalisasi, perlu pembangunan rentensi, ada tiga titik kami petakan untuk pembangun retensi. Pertama di daerah Jalan Pemuda, Belakang Mall Ramayana dan Kampung Kolam," jelasnya.

Dari tiga lokasi itu, kata Zulhidayat, di Jalan Pemuda tepatnya belakang kampus Poltekes Tanjungpinang tahun depan sudah mulai melakukan pengerjaan dengan menggunakan anggaran APBN melalui Satker Balai Wilayah Sungai.

"Kalau untuk Jalan Pemuda sudah 99 persen lah tahun depan mulai dikerjakan, anggarannya belasan miliar juga tu, mudah-mudahan lah tahun depan sudah dibangun," harapnya.

Zulhidayat menuturkan, untuk pembangunan retensi itu Pemerintah Pusat menugaskan Pemko Tanjungpinang melakukan pembebasan lahan. Untuk itu, tahun depan pihaknya menganggarkan pembebasan lahan di daerah Kampung Kolam.

"Kalau untuk kolam itu membutuhkan anggaran sebesar Rp 20 miliar, saat ini masih terkendala karena ada permasalahan dengan pemilik lahan," ujarnya.

Ia berharap dua belah pihak yang bersengketa lahan itu mengizinkan untuk pembangunan retensi seiring proses persidangan berjalan. Sebab katanya, pembangunan retensi untuk kepentingan masyarakat banyak.

"Kami bermohon lah pihak yang bersengketa ini sepakat dan mengizinkan untuk pembangunan itu, kalau ada kopensasi lahan ini kami titipkan di pengadilan, siapa yang menang nanti dapat lah mengambilnya," pungkas Zulhidayat.