Bintan - Pemkan Bintan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) berhasil membangun dan memajukan seluruh desa yang ada di Kabupaten Bintan.

Tercatat kurun waktu 5 tahun terakhir atau selama Apri Sujadi menjabat sebagai Bupati Bintan tidak ditemukan lagi alias nihil desa yang menyandang status sebagai desa tertinggal.

Dari 36 desa yang tersebar di 9 kecamatan 25 desa sudah menyandang status desa berkembang. Kemudian sisanya sebanyak 11 desa telah menyadang status desa maju.

Bupati Bintan, Apri Sujadi mengungkapkan selama 5 tahun ia menjabat sekitar Rp 500 miliar dana yang telah digulirkan bagi kemajuan pembangunan di 36 desa.

Dari total tersebut Rp 300 miliar diantaranya merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bintan yaitu minimal 10 persen dari Dana Alokasi Khusus (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) setiap tahunnya. Kemudian sisanya Rp 200 miliar merupakan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

"Jadi kurun waktu lima tahun ini, kita sudah kucurkan Rp 300 miliar untuk 36 desa. Dana yang bergulir di desa-desa itu berasal dari APBD Pemkab Bintan," ujar Apri, Senin (24/8/2020).

Pada 2015 lalu atau sebelum ia menjabat ada 9 desa dengan status sangat tertinggal, dan 15 desa dengan status tertinggal. Kemudian ketika ia menjabat yaitu sejak 2016 dilakukan pendataan dan pembenahan di seluruh desa se-Kabupaten Bintan. Hingga 2020 sudah tidak ada lagi desa yang tertinggal.

"Bedasarkan catatan kita perkembangan desa signifikan. Dari 36 desa di Bintan, 75 persennya sudah menyandang status desa berkembang sisanya telah menyadang status desa maju," jelasnya.

Pertumbuhan ekonomi di negara ini sudah - 5,32 persen. Khusus Provinsi Kepri sendiri berada dingka - 6,66 persen di kuartal ke II tahun 2020 ini.

Maka ditengah situasi pandemi Covid-19, hal yang paling penting bagi kemajuan daerah khususnya masyarakat desa adalah mewujudkan program pemulihan ekonomi (recovery economy) dan juga padat karya.

Apalagi menghadapi Pilkada 2020 dengan situasi pandemi Covid 19 maka sangat tidak memungkinkan bila fokus pemerintahan hanya pada sektor pembangunan.

"Situasi pandemi Covid 19 saat ini, sebaiknya lebih fokus pada program recovery ekonomi dibandingkan program pembangunan. Jadi bagaimana pemerintah termasuk pemerintah desa kedepan sebaiknya dapat memberikan stimulus untuk perekonomian masyarakat sekitar, itu lebih penting. Tahun 2021, Kita tidak akan bicara masalah pembangunan, karena membangkitkan ekonomi masyarakat merupakan sebuah kewajiban," ucapnya.

*) Bintan Lebih Berprestasi Dibandingkan Daerah Lain di Kepri

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bintan menilai keberhasilan Pemkab Bintan ditangan Bupati Bintan, Apri Sujadi bersama Wakilnya, Dalmasri Syam selama 5 tahun membangun dan memajukan desa patut diapresiasi oleh Pemprov Kepri. Sebab sejak 2016 lalu mereka menjabat hingga kini Bintan nihil dari namanya desa tertinggal.

Kepala DPMD Bintan, Ronny Kartika mengatakan grafik perkembangan seluruh desa di Bintan juga mengalami perubahan yang signifikan selama 5 tahun terakhir. Hal ini tentunya juga menjadi prestasi bagi desa-desa yang ada di seluruh Provinsi Kepri.

"Ini tentunya menjadi prestasi bagi Kabupaten Bintan dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Kepri," katanya.

Dari catatannya, sejak 2016-2020 ini capaian pagu keuangan desa sebesar Rp 492,9 miliar lebih. Dengan rincian DD Rp 173,8 miliar, ADD Rp 285,3 miliar dan BHPRD Rp 33 miliar.

Khusus 2020 ini, APBDes 36 desa mendapat kucuran Rp 115,4 miliar. Dana itu be sumber dari ADD Rp 61,8 miliar, DD Rp 39,5 miliar dan BHPRD Rp 14 miliar.

"APBDes tertinggi tahun ini Rp 4,6 miliar dan terendah Rp 2,4 miliar," sebutnya.

Sesuai instruksi Kementerian Desa (Kemendes) bahwa penggunaan dana desa untuk 2 bidang. Yaitu bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi 4 poin. Antara lain peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.

Rangkuman 4 program utama adalah pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan dasar di desa dalam rangka pencegahan stunting/kerdil dengan memanfaatkan kaders posyandu. Lalu PKK memberikan makanan tambahan dana vitamin pertumbuhan anak supaya cerdas.

"Untuk orangtuanya dapat ikut serta dalam program padat karya tunai menyerap tenaga kerja lokal desa sampai 2019 mencapai 58.863 orang. Mereka semuanya ikut dalam pekerjaan desa tentunya ini menjadi satu perbaikan kualitas hidup masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan dan uapaya peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Melalui ADD dan BHPRD yang dikucurkan Pemkab Bintan juga memberikan program prioritas perbaikan ekonomi masyarakat dengan program 1000 warung desa.

Program ini memberikan kesempatan untuk masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa dan memberikan kontribusi PADes) dengan pengembangan unit usaha BUMDes masing-masing desa.

"Dari 2015 sampai 2019 juga di Kabupaten Bintan sudah ada 34 BUMDes dengan 101 unit usaha. Dari unit usaha itu penyertaan modal mencapai Rp 4,7 miliar dan pertumbuhan asetnya Rp 7,7 miliar atau alami kenaikan Rp 3 miliar dari penyertaan modalnya," katanya.

Melalui program prioritas penggunaan ADD dan BHPRD 2020 telah dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan produktif yang bisa langsung dimanfaatkan. Seperti satpam, K3, kelistrikan, tukang dan pramuwisata, pramusaji serta sertifikasi lain yang dapat mengurangi angka pengangguran desa.

Seperti 2019 lalu dengab pelatihan satpam desa 29 orang sudah bekerja di Kawasan Pariwisata Lagoi. Lalu 4 satpam lainnya ditempatkan di perusahaan lain.(Advetorial)