Proses Coklit Jelang Pilkada Belum Rampung di Bintan

Proses Coklit Jelang Pilkada Belum Rampung di Bintan

KPU Bintan bersama PPK Kecamatan Bintan Timur melakukan monitoring coklit di Kelurahan Kijang Kota. (Foto: Ary/Batamnews)

Bintan - Baru 2 kecamatan dengan progres 100 persen dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada 2020. Sedangkan 8 kecamatan lainnya hanya berkisar 79-87 persen.

Komisioner KPU Bintan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Haris Daulay mengatakan coklit dilaksanakan mulai dari 15 Juli sampai dengan 13 Agustus mendatang. Untuk pelaksanaannya pihaknya telah menerjunkan 348 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang tersebar di 10 kecamatan.

"Jumlah PPDP yang bertugas untuk coklit ini sesuai dengan jumlah Tempat Pemilihan Suara (TPS) yaitu 348 TPS," ujar Haris, Rabu (5/8/2020).

Secara kumulatif, tahapan coklit di 10 kecamatan sudah mencapai 87,53 persen. Namun baru dua kecamatan yang berhasil mencapai 100 persen untuk pelaksanaannya yaitu Kecamatan Tambelan memiliki 14 TPS yang tersebar di 7 desa dan 1 kelurahan dengan jumlah pemilih sementara 3.403 orang.

Kemudian Kecamatan Bintan Pesisir memiliki 18 TPS yang tersebar di 4 desa dengan jumlah pemilih sementara 5.015 orang.

"Baru 2 kecamatan selesai 100 persen coklitnya. Sedangkan 8 kecamatan lainnya yang masih berkisaran 79-87 persen ini dijamin akan selesai semuanya sebelum 13 Agustus mendatang," jelasnya.

Kecamatan Bintan Timur, kata mantan jurnalis ini, menjadi wilayah yang memiliki persentase yang paling rendah yaitu 79,04 persen yang tersebar di 98 TPS. Lalu disusul Bintan Utara sebesar 82,59 persen di 47 TPS, Toapaya sebesar 83,21 persen di 29 TPS.

Kemudian Gunung Kijang sebesar 90,13 persen di 31 TPS, Mantang sebesar 90,67 persen di 10 TPS, Teluk Bintan sebesar 91,54 persen di 26 TPS, Teluk Sebong sebanyak 92,66 persen di 38 TPS, dan Seri Kuala Lobam sebesar 99,91 persen di 37 TPS.

"Paling rendah persentase pelaksanaan coklitnya di Kecamatan Bintim yaitu 79,04 persen," katanya.

KPU terus memantau perkembangan coklit di masing-masing TPS yang berada di desa maupun kelurahan. Apabila ada kendala yang dialami PPDP bisa segera ditindaklanjuti oleh PPS maupun PPK.

Berdasarkan informasi yang diperoleh KPU bahwa sebagian yang terlambat menyelesaikan coklit itu karena kendala laporan.

"Keterlambatan persentase pencapaian yang kini terjadi dikarenakan kendala laporan. Makanya kaki langsung melakukan identifikasi TPS yang alami kendala di pelaksanaan coklit ini," ucapnya.

Polisi Petakan Potensi Kerawanan Pilkada

 

Polsek Bintan Utara (Binut) bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dari 3 kecamatan. Diantaranya Kecamatan Binut, Teluk Sebong dan Seri Kuala Lobam melakukan diskusi untuk pemetaan kerawanan dan potensi masalah di tahap Pencocokan dan Penelitian (Coklit) saat ini.

Pada diskusi tersebut, beberapa permasalahan seperti warga yang enggan dicoklit atau didata juga menjadi atensi pihak kepolisian agar segera diselesaikan mekanisme pendataan hak pilih warga.

Kapolsek Bintan Utara, Kompol Arbaridi Jumhur menyampaikan, saat Pilkada pastinya akan dihadapi berbagai tantangan di lapangan dan juga peserta pilkada. Deteksi dan koordinasi harus dilakukan secara cepat agar potensi permasalahan dapat minimalisir.

“Pastinya akan ada potensi masalah dan juga pelanggaran dalam Pilkada. Namun jika semua pihak penyelenggara dapat bekerja maksimal dan sesuai dengan mekanisme aturan yang ada, dapat menyelesaikan permasalahan yang ada,” katanya.

Ketua PPK Teluksebong, Rusni Raisi ada kendala yang dialami saat tahapan Coklit berjalan. Salah satunya adanya warga yang menolak dicoklit atau data.

Namun petugas harus dapat memastikan hak pilih masyarakat sesuai mekanisme. Jika ada kendala warga yang menolak dicoklit, maka harus diselesaikan dan dipastikan hak pilihnya.

“Ada beberapa warga yang menolak dicoklit atau data dengan alasan tidak dapat BLT (Bantuan Langsung Tunai) kemarin. Sehingga kami meminta bantuan pihak desa untuk menyelesaikan ini,” ucapnya.

Kemudian, beberapa potensi permasalahan seperti izin kampanye, politik uang dan yang terpenting saat ini adalah protokol kesehatan yang wajib dipenuhi semua pihak.

(ary)