Tanjungpinang - Sekdaprov Kepri TS Arif Fadilah mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah Desember mendatang.

Ditegaskannya, netralitas ASN merupakan etika dan perilaku yang wajib dipegang teguh sebagai penyelenggara negara.

"Saya selalu sampaikan agar ASN di Kepri netral dalam tiap pilkada maupun pileg," kata Arif saat mengikuti kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas Aparatur Sipil Negara di Dompak, Rabu (5/8/2020).

Arif melanjutkan, pelanggaran terhadap azas netralitas akan menjadi pintu masuk munculnya berbagai distorsi dan pelanggaran hukum lainnya.

Hal yang dikhawatirkan menurutnya adalah perilaku seperti KKN, kualitas pelayanan publik yang rendah, serta perumusan dan eksekusi kebijakan yang mencederai kepentingan publik

"Untuk itu ASN wajib netral, tidak berpolitik praktis, sehingga tidak ada keberpihakan," tegasnya.

Kegiatan ini berupa deklarasi netralitas ASN yang diikuti peserta di jaringan virtual yang terdiri dari para kepala daerah, Sekda, Kepala BKPSDM, Pimpinan Bawaslu Daerah.

Mereka yang mengikuti dari Provinsi Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Lampung dan Papua.

Adapun yang menjadi narasumber Johan Budi SP Anggota Komisi II DPR RI, Bima Arya Wibisana Kepala BKN, Pahala Nainggolan Deputi Pencegahan KPK, Adnan Topan Husodo Koordinator ICW, H Sutarmidji Gubernur Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto menegaskan bahwa setiap ASN harus mampu membangun kesadaran, kemauan dan tanggung jawab ASN yang berkenaan dengan etika dan perilaku imparsialitas.

"Tidak berpihak, bebas dari konflik kepentingan, serta bebas dari pragmatisme politik. Semoga terwujud ASN yang netral, bebas intervensi politik, bebas konflik kepentingan, profesional dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat," tambah Agus.

Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Teguh Widjinarko mengatakan, kampanye virtual ini sangat penting karena dalam waktu dekat akhir tahun ini akan melakukan Pilkada serentak.

"Dengan keadaan Negara saat ini dalam posisi permasalahan netralitas ASN, tentunya dengan interpensi nilai nilai ASN. Ini harus kita jaga netralitas ASN untuk tetap kita pertahankan," ujar Teguh.

Adapun Deklarasi Gerakan Nasional Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak untuk berkomitmen.

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik.

2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.

3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.

4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.