Natuna - DPRD Kabupaten Natuna menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD 2019 di ruang rapat paripurna DPRD Natuna, Selasa (14/7/2020)

Dalam rapat tersebut hadir Bupati Natuna beserta sejumlah kepala OPD dan FKPD serta perwakilan ormas, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Rapat paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Natuna, Andes Putra dan dilanjutkan oleh pembacaan masing-masing pendapat dari tiap-tiap fraksi.

Paripurna pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD 2019 . (Foto: Yanto/Batmnews)

Fraksi Pemersatu Damai Natuna (PDN), melalui sekretaris fraksi, Eryandi menyoroti beberapa temuan BPK di beberapa instansi dinas yang ada di Pemda Natuna.

"Kami meminta peningkatan akuntabilitas dan transparansi terkait anggaran pemda, lalu pemda harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari beberapa sektor yang ada, karena selama ini PAD untuk pemda dirasa belum optimal," sebut dia.

Fraksinya meminta agar anggaran Pemda untuk belanja barang dan jasa harus disesuaikan dengan prioritas yang ada. Begitu juga dengan aset-aset yang sudah tidak layak, agar segera dihapus dan diperbaharui.

Paripurna pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD 2019 . (Foto: Yanto/Batmnews)

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal mengatakan, segera memanggil dan memberi teguran kepada setiap dinas, terkait temuan temuan dari BPK tersebut.

"Memang benar ada temuan BPK di beberapa OPD kita, untuk itu saat ini sedang ditindaklanjuti. Lalu terkait aset-aset pemda saat ini bidang aset sedang menelusuri terkait aset aset yang menjadi temuan tersebut," sebutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hamid Rizal juga memberikan apresiasi terhadap pendapat setiap fraksi yang ada.