Jakarta - Perayaan hari buruh atau may day 1 Mei 2020 bertepatan dengan situasi yang penuh keperihatinan karena pandemi corona di Indonesia dan dunia. Bagaimana buruh merayakannya, Jumat besok (1/5/2020) yang juga hari libur nasional?

Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) akan memperingati May Day 1 mei 2020 dalam bentuk bhakti sosial dengan memberikan baju APD tenaga medis lengkap ke rumah sakit dan klinik. 

Penyerahan APD ini akan dilakukan pada tanggal 1 Mei 2020. Diantaranya di Rumah Sakit di Tangerang akan dipimpin oleh Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, di rumah sakit di Bekasi akan dipimpin oleh Presiden KSPI Said Iqbal, dan rumah sakit di Jakarta akan dipimpin oleh Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, selain melakukan bhakti sosial, KSPI juga akan melakukan aksi virtual kampanye di media sosial untuk menyuarakan tiga isu May Day. Ketiga isu tersebut adalah, tolak omnibus law, stop PHK, dan liburkan buruh dengan upah dan THR 100%.

"KSPI juga akan melakukan pemasangan spanduk di perusahaan dan tempat-tempat strategis terkait dengan tiga isu di atas. Termasuk seruan dan ajakan agar masyarakat bersama-sama memerangi covid-19," kata Iqbal, Kamis (30/4/2020).

KSPI juga akan melakukan kegiatan yg diberi nama "penggalangan dana buruh for solidaritas pangan dan kesehatan". Di beberapa daerah, juga akan dibuka lumbung pangan, dengan mengumpulkan/menyediakan bahan makanan untuk masyarakat sekitar. 

Selain mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang menunda pembahasan klaster ketetanagakerjaan, dalam peringatan May Day ini KSPI tetap menyuarakan penolakan omnibus law.

"Langkah berikutnya, kami memihon presiden men-drop klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja," tegasnya. 

Setelah itu, kemudian dibuat draft baru klaster ketenagakerjaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, yaitu dengan membentuk Tim Perumus draft baru klaster ketenagakerjaan terdiri dari serikat pekerja, organisasi pengusaha, pemerintah dalam bentuk Keppres.

Buruh juga menyuarakan agar tidak ada atau stop PHK di massa pandemi corona ini. Untuk itu, KSPI mendesak agar pemerintah melakukan langkah sungguh-sungguh untuk mencegah PHK.

"Perusahaan yang melakukan PHK harus diaudit oleh akuntan publik. Untuk melihat apakah benar-benar rugi atau menjadikan alasan pandemi untuk memecat buruh," kata Said Iqbal.

Ia menyayangkan para buruh yang masih tetap bekerja di tengah pandemi corona, sehingga banyak pekerja yang diduga terpapar Corona dan meninggal dunia, misalnya di pabrik komponen otomotif di Tangerang, pabrik AC di Bekasi, pabrik alat musik di Jakarta, hingga pabrik rokok di Surabaya. Padahal kesemua daerah lokasi pabrik sudah ditetapkan PSBB, tapi mayoritas pabrik belum meliburkan buruhnya.

Sehingga KSPI mendesak agar perusahaan segera meliburkan buruh dengan tetap membayar upah dan thr penuh, agar daya beli buruh dan masyarakat tetap terjaga, jangan THR dibayar mencicil.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan agar buruh tidak terpapar virus corona," tegas Iqbal.