Tanjungpinang - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun anggaran 2020 mengalami defisit sekitar Rp 700 hingga Rp 750 miliar.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS Arif Fadillah mengungkapkan defisit itu terjadi karena sejumlah dana transfer, serta dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dipangkas akibat pandemi Covid-19 ini.

Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 dan 36 ada pengurangan dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan, Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020. 

"Dari pengurangan di beberapa item itu, sehingga APBD kita diperkirakan sekarang hanya Rp 3,3 atau Rp 3,4 triliun, sehingga berkurang Rp 750 miliar," kata Arif di Dompak, Tanjungpinang, Rabu (29/4/2020) kemarin.

Untuk menyikapi kondisi tersebut, Pemprov Kepri mengalihkan seluruh anggaran kegiatan yang bersifat seremonial dan kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah untuk menutupi defisit anggaran. Termasuk kegiatan diantaranya anggaran untuk safari Ramadan yang ikut dialihkan untuk menutupi defisit tersebut.

Selain itu tambah Arif, Pemprov Kepri juga memangkas untuk anggaran kegiatab Bimbingan Teknis (Bimtek) yang telah disusun pada APBD 2020 lalu.

"Anggaran-anggaran kegiatan seremoni dan perjalanan dinas yang kita ambil, hal itu untuk menutupi defisit tersebut," ujar mantan Sekda Karimun ini.

Namun tegas Arif, khusus untuk anggaran proyek strategis Pemprov Kepri di APBD 2020, sesuai arahan Plt Gubernur Kepri dan Pimpinan DPRD Provinsi Kepri tetap akan dilaksanakan. 

Hal ini karena lanjut Arif, anggaran itu sebagai antisipasi apabila pandemi wabah Covid-19 yang diprediksi berakhir pada akhir Mei, ternyata masih berlanjut.

"Bila wabah Covid-19 ini masih terus berlanjut hingga akhir Mei nanti, tentu kebutuhan juga akan bertambah, dan anggaran yang akan digunakan tentunya dari sejumlah proyek strategis itu," tutur Arif lagi.