Batam - Pemerintah sepakat meniadakan pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2020. Keputusan itu diambil untuk antisipasi risiko Covid-19.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Hendri Arulan mengatakan keputusan tersebut akan segera ditindaklanjuti pihaknya.

"Iya memang tidak ada pelaksanaan UN tahun ini. Meskipun persiapan sudah rampung dan menunggu waktu saja," ujar Hendri, Rabu (25/3/2020).

Terkait penentuan kelulusan, peserta didik nantinya sudah diatur berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020. Format kelulusan nantinya dihitung berdasarkan lima semester terakhir.

“Dan semester genap di kelas sembilan bisa ditambahkan sebagai nilai kelulusan siswa,” kata Hendri.

Lima semester yang dimaksud tersebut yaitu semester pertama dan kedua di kelas tujuh dan delapan, serta semester pertama kelas sembilan. Selanjutnya untuk nilai ijazah akan menambahkan nilai semester enam atau terakhir.

"Sudah ada formulanya. Jadi pihak sekolah tinggal menghitung saja, untuk nilai akhir nanti," jelasnya.

Hendri menyampaikan sebagai terusan dari kebijakan tersebut, pihaknya akan mengikuti format yang ditetapkan. Tahun ini ada 185 sekolah baik negeri maupun swasta yang mengikuti ujian nasional. Dan 96 persen diantaranya akan menerapkam UN dengan sistem komputer. “Pak wali sudah sampaikan kebijakan tersebut,” kata Hendri.

Selain itu tenaga pendidik juga sudah mulai menyusun format penghutungan nilai siswa yang akan ditulis di ijazah nanti. Menurutnya guru-guru sudah memahami format tersebut.

"Semoga hasil lima semester belakangan dan semester akhir siswa memuaskan dan bisa mendukung mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi," kata dia.

Wabah pandemi Covid-19 juga berdampak pada ujian semester genap untuk kenaikan kelas yang mengalami penundaan juga.

Ujian akan dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya melalui penugasan, tes daring atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.

“Sekarang siswa masih belajar di rumah. Kemungkinan adanya penambahan waktu libur itu merupakan kebijakan kepala daerah,” katanya.