Komisi III DPRD Bintan Sindir Pemprov Kepri terkait Transportasi Pelajar

Komisi III DPRD Bintan Sindir Pemprov Kepri terkait Transportasi Pelajar

Ilustrasi.

Bintan - Anggota Komisi III DPRD Bintan, Zakirman berharap Pemprov Kepri lebih peka   terhadap permasalahan transportasi sekolah untuk pelajar SMA/SMK di Kabupaten Bintan.

"Saya sangat apresiasi dengan Dinas Pendidikan Bintan yang terus menyuarakan soal bus sekolah," ujar Zakirman, Rabu (19/2/2020).

Menurutnya, apabila transportasi pelajar SMA/SMK dibebankan semuanya kepada Pemkab Bintan, pastinya sangat memberatkan. Karena kemampuan APBD Bintan juga terbatas.

Baca juga: Disdik Bintan Rogoh Rp 11,8 Miliar Sewa Pompong dan Bus Sekolah

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendidikan setingkat SD-SMP. Sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK. Sementara pendidikan tinggi menjadi ranah dan tanggung jawab pemerintah pusat.

Komisi III DPRD Bintan mendorong agar Pemkab Bintan dan Pemprov Kepri bisa bersinergi dengan duduk bersama mencari solusi agar kebutuhan bus sekolah bagi pelajar terpenuhi dengan baik.

"Pimpinan daerah harus duduk bersama membahas ini. Gak bisa semuanya dibebani ke Bintan tapi perlu juga sharing dari Pemprov Kepri agar sama-sama perhatikan angkutan sekolah SMA/SMK. Ini demi dunia pendidikan anak-anak kita bersama," katanya.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tamsir mengakui anggaran yang ditanggung Pemkab dalam hal ini lumayan besar. Ia berharap ada bantuan Pemprov Kepri. Apalagi aturannya, tingkat pendidikan menengah atas (SLTA) seharusnya menjadi ranah pemerintah provinsi.

"Mereka (pelajar) memang warga Bintan. Tapi jika sudah masuk jenjang SMA dan SMK kewenangannya di Pemprov Kepri harusnya. Seperti penyediaan transportasi darat maupun laut bagi pelajar SLTA itu tugas Pemprov Kepri," ujar Tamsir, Rabu (19/2/2020).

Dia mengatakan, Pemkab Bintan melalui Disdik telah mengucurkan dana melalui APBD Rp 11 miliar untuk menyewa 55 bus dan 22 perahu pompong.

Sekitar 60 persen pengguna jasa bus dan pompong tersebut berasal dari pelajar SMA dan SMK sedangkan pelajar SD dan SMP hanya 40 persen.

Bahkan dua hari yang lalu, Disdik Bintan terpaksa merogoh anggaran untuk menambah satu unit pompong rute Desa Dendun-Desa Mantang Lama, Kecamatan Mantang.

Baca juga: Kadisdik Bintan Tamsir: Pemprov Tutup Mata Masalah Transportasi Pelajar

Sebab pompong yang sudah disewa sebelumnya banyak ditumpangi pelajar SMA dan SMK sehingga melebihi daya tampung dan sangat membahayakan.

"Meskipun bukan tanggungjawab kami, tapi pelajar SMA dan SMK tetap kami berikan izin untuk menumpangi bus dan pompong sewaan APBD Bintan. Seharusnya Pemprov Kepri juga harus membantu kami, jangan tutup mata, pura-pura tidak tahu dan lepas tangan begitu," sebutnya.

(ary)
Komentar Via Facebook :