Terbukti Suap Nurdin Basirun, Kock Meng Divonis 1,5 Tahun

Terbukti Suap Nurdin Basirun, Kock Meng Divonis 1,5 Tahun

Kock Meng (Foto: Batamnews)

Batam - Pengusaha penyuap Gubernur nonaktif Kepri, Kock Meng, divonis satu tahun enam bulan penjara. Kock Meng juga didenda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Vonis itu dijatuh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Dalam persidangan itu hakim menyatakan Kock Meng terbukti bersalah menyuap Nurdin Basirun.

Nilai suapnya Rp45 juta dan 11.000 dolar Singapura. Suap itu terkait izin usaha di pulau reklamasi.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Kock Meng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu," kata Ketua Majelis Hakim Iim Nurohim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020).

Putusan majelis hakim lebih rendah enam bulan dari tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, Jaksa menuntut dua tahun penjara dan denda senilai Rp100 juta subsider enam bulan kurungan terhadap Kock Meng.

Adapun, hal-hal yang memberatkan vonis hakim terhadap Kock Meng karena perbuatannya tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi. 

Sementara yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, tidak pernah dihukum sebelumnya, berperilaku sopan, dan memiliki tanggungan keluarga.

Menurut Hakim, suap dari Kock Meng untuk Nurdin diberikan secara bertahap. Suap diberikan Kock Meng kepada Nurdin melalui rekannya bernama Abu Bakar. Kemudian, Abu Bakar memberikannya kepada mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Edy Sofyan, dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Budy Hartono.

Uang suap diberikan agar Nurdin membantu Kock Meng memberikan izin usahanya di perairan Kepulauan Riau. Kock Meng berniat membuka restoran dan penginapan terapung di daerah Tanjung Piayu Batam.

Atas perbuatannya, Kock Meng melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mendengar putusan majelis hakim, Kock Meng langsung menerima putusan hakim tersebut. Sedangkan Jaksa KPK menyatakan masih pikir-pikir apakah menerima putusan itu atau melakukan upaya hukum banding.

 


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews