Bintan - Pemberlakuan kartu kendali BBM subsidi di Bintan dibatalkan. Sejumlah alasan menyertai batalnya pemberlakuan kartu kendali BBM yang rencananya diberlakukan bulan ini.

Pembatalan pemberlakuan kartu yang mengatur pembelian BBM bagi kendaraan besar itu perlu dilakukan perumusan ulang kembali. Salah satunya penyaluran BBM subsidi bagi angkutan pariwisata bukan menjadi prioritas utama.

“Kita juga meminta rumusan dan SOP baru BBM subsidi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kecil itu dijabarkan. Baik nelayan, UMKM, angkutan barang rakyat, petani dan serta masyarkat umum,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Bintan, Indra Setiawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Organda, PT Pertamina serta sejumlah pengelola SPBU dan Agen BBM, Senin (27/1/2020).

Pihaknya bersama lainnya akan mengatur ulang distribusi BBM subsidi tersebut. Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan BBM agar mencegah adanya penyelewengan sehingga kebutuhan akan mencukupi dan tepat sasaran.

Meskipun belum ada keputusan final dalam rapat ini, akan ada rapat internal dan evaluasi lanjutan. Setelah itu baru diputuskan bersama sebagai suatu kebijakan yang tepat dan efisien dalam penggunaan BBM subsidi. 

“BBM subsidi ini terbatas, kita inginkan bahwa masyarakat kecil diutamakan dulu. Bila masih ada kuota, baru angkutan pariwisata diberikan alokasi,” katanya.

Komisi II DPRD Bintan menyatakan sangat mendukung sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan. Namun dukungan yang diberikan tidak menyampingkan masyarakat kecil melainkan wajib diberikan perlindungan. 

Diharapkan juga agar perusahaan besar tidak bergantung pada BBM subsidi. Melainkan juga bisa menggunakan BBM non subsidi atau industri. 

“Jangan sampai mendukung pariwisata tetapi mengorbankan lainnya. Apalagi sampai nelayan mau melaut susah, petani mau berkebun susah, UMKM juga kesulitan dapat BBM subsidi,” ucapnya.