Tanjungpinang - Pembangunan jembatan Batam-Bintan (Babin) menjadi megaproyek pemerintahan Presiden Joko Widodo di Kepulauan Riau. Studi kelayakan pembangunan jembatan ini sudah dimulai.

Pembangunan jembatan ini diperkirakan menelan biaya Rp 7 triliun. Namun pembiayaannya akan menggunakan skema sharing antara APBN dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau dalam arti lain, melibatkan swasta. 

Plt Gubernur Kepri, Isdianto menyebut, rencana skema pembiayaan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Hal itu juga dipertegas oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim dan Investasi di akhir Desember 2019 lalu, saat memantau titik lokasi pembangunan jembatan.

"Saat ini pemerintah pusat sedang menyusun skema sharing pembiayaannya. Untuk di APBN berapa dan KPBU berapa" katanya, di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Kamis (23/1/2020) kemarin.

Cara itu menurutnya, solusi konkret untuk mewujudkan pembangunan jembatan tersebut. Dia optimis, mimpi masyarakat Provinsi Kepri untuk melihat pembangunan jembatan itu benar-benar akan terwujud. 

Selain itu, Kementerian PUPR dan kementerian terkait lainnya juga saat ini terus menindaklanjuti rencana pembangunan jembatan yang pengerjaannya ditargetkan rampung selama tiga tahun. 

"Klaim saya 2021 sudah mulai peletakan batu pertama dan langsung mulai dibangun. Untuk itu saya minta sedikit bersabar," ujarnya.

Sementara, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus keberadaan Jembatan Babin menjadi hal yang strategis untuk memajukan daerah terlebih Kepri menjadi salah satu daerah yang berada di garda terdepan NKRI.

"Nanti kita rapatkan kembali dan akan dibawa ke Kementerian terkait agar segera dapat titik terang," kata dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pemprov Kepri, beberapa waktu lalu.