Batam - Wali Kota Batam, Muhamad Rudi meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam untuk mengubah penerapan drop off yang tertuang dalam Perda nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.

Permintaan ini menyusul tidak tercapainya target pendapatan dari sektor parkir pada tahun ini yang hanya memperoleh 69 persen saja.

"Jadi perlu ada tindakan agar tahun ini pendapatan dari pajak bisa meningkat," kata Rudi, Jumat (3/1/2019).

Berdasarakan data yang diperoleh dari Website Sipenda Batam, diketahui perolehan pajak parkir tahun 2019 hanya tercapai 69,7 persen dari target Rp 13.008.000.000 yaitu 9.070.440.813,00 sedangkan pada tahun 2018 perolehan pajak parkir 91.4 persen tercapai dari target Rp 12 miliar yaitu sebesar Rp 10.978.856.006. 

Ia mengakui penerapan drop off sangat berdampak terhadap perolehan pajak parkir. Drop off selama 15 menit tersebut dinilai cukup lama, sehingga potensi pajak parkir berkurang. 

"Kami minta diubah lah. Sehingga ada perubahan yang berdampak terhadap pendapatan daerah ini. Sebab mau bangun kota itu kan butuh uang," katanya.

Untuk itu, dia meminta Dinas Perhubungan untuk bekerja lebih maksimal. Karena menurutnya sampai saat ini masih banyak potensi parkir yang belum dimaksimalkan.

"Ini juga belum maksimal. Masih jauh dari harapan. Nanti saya akan panggil Dishub untuk solusi dan kendala di lapangan," ujarnya.

Selain itu, dia juga sudah memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama dinas penghasil, salah satunya Dishub untuk mencari cara untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

Menurutnya potensi retribusi lebih banyak dari capaian yang ada saat ini. Namun hal itu tidak terwujud karena berbagai persoalan.

"Harus ada perubahan. Tahun ini uang Pemko masih kurang Rp 85 miliar. Ini kan harus dikejar. Jangan lagi terjadi tahun ini. Makanya semua sektor yang menghasilkan harus difungsikan semaksimal mungkin," jelasnya.