Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM) mengecam keras rencana pemerintah China yang dilaporkan akan menulis ulang kitab suci Alquran dan Alkitab agar sesuai dengan nilai-nilai sosialisme Partai Komunis China.

Presiden MAPIM Mohd Azmi Abd Hamid dalam pernyataannya menuntut pemerintah China menjelaskan laporan yang mengatakan rencana tersebut.

"Kami marah dengan serangkaian kebijakan China terhadap muslim," kata Mohd Azmi, seperti dilansir laman New Straits Times, Kamis (26/12/2019).

Jika laporan ini benar maka itu jelas penghinaan terhadap Islam dan tidak bisa dibiarkan, kata Azmi. Dia juga mengatakan umat Kristen akan menganggap itu campur tangan terhadap agama mereka oleh Partai Komunis China.

"Penulisan ulang Alquran akan dipandang sebagai perang terhadap Islam dan muslim di seluruh dunia akan menentang kebijakan ini," ujar Azmi.

"Kami peringatkan China untuk jangan kelewatan. Saat ini sudah terjadi penindasan terhadap muslim Uighur yang dikecam dunia internasional dan muslim tidak akan membiarkan teks suci Islam diubah."

Azmi juga menyerukan agar Organisasi Kerja sama Islam (OIC) tidak bungkam atas penderitaan muslim Uighur dan warga muslim lain di China.

"Jika penulisan ulang Alquran untuk menyesuaikan dengan sosialisme ini dibolehkan dan OIC tetap bungkam atas kebijakan jahat ini maka organisasi itu tidak pantas lagi mewakili negara Islam dan melindungi kepentingan Islam dan muslim," jelas Azmi.

Disesuaikan dengan era kepemimpinan Presiden Xi Jinping

Rencana pemerintah China itu disampaikan dalam sebuah pertemuan November lalu yang digelar oleh Komite Urusan Etnis yang bertanggung jawab terhadap seluruh isu agama di Negeri Tirai Bambu.

Laman Dailay Sabah melaporkan, Rabu (25/12/2019), meski tidak disebut jelas tentang Alquran dan Alkitab, namun komite tersebut berencana mengulas kembali semua teks agama secara menyeluruh yang dianggap "tidak sesuai dengan kemajuan zaman" dan harus disesuaikan dengan "era kepemimpinan Presiden Xi Jinping".

Teks agama, termasuk Buddhisme, yang nantinya sudah direvisi harus tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Partai Komunis dan nantinya akan diubah atau diterjemahkan ulang oleh lembaga sensor negara yang ditunjuk.

Kantor berita pemerintah, Xinhua, melaporkan, dalam rapat itu sekelompok ahli dan perwakilan agama diperintahkan untuk mengikuti petunjuk Presiden Xi dalam menafsirkan keyakinan mereka agar sesuai dengan nilai-nilai Sosialisme.

(*)