Batam - Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha menyoroti jumlah tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Batam yang dianggap terlalu banyak. Jumlah honorer dinilai membebani APBD Batam.

Sarumaha menyebut jumlah tenaga honorer yang sudah mencapai 6.300 orang saat ini sudah melebihi kapasitas. Bahkan jumlahnya sudah melebihi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Batam.

Ia mencontohkan jumlah honorer yang ada di Satpol PP telah mencapai 640 orang. Dan anggarannya yang digelontorkan, sebanyak Rp 21 miliar dan Rp 17 miliar dianggarkan untuk menggaji honorer. “Itu hanya untuk satu instansi saja di Satpol PP," ujar Sarumaha, Rabu (6/11/2019).

Dengan begitu, ia dapat menyimpulkan anggaran yang terserap itu tak efektif, mengingat hanya digunakan untuk penggajian pegawai honorer di satu instansi saja.

Ia meminta jumlah tenaga honorer itu dikurangi  dengan menyesuaikan kebutuhan dan kesejahteraannya ditingkatkan.

"Kami ingin BKD Kota Batam itu melakukan survei yang akurat tentang analisis beban kerja, bukan kebutuhan subjektif. Penggunaan anggaran itu intinya harus efektif, efisien dan ada asas kepatutannya. Itu berdasarkan data dari BKPSDM yang sudah ada sekarang ini," katanya.

Ia juga menambahkan, pemerintah dapat melakukan usaha yang maksimal agar di Batam mendapatkan jumlah penerimaan CPNS lebih banyak.

"Tahun 2020, pemerintah mengajukan sebanyak 1.900 untuk CPNS, tapi yang di ACC itu hanya 140 saja. Itu kan sangat jauh sekali. Pemerintah harus bekerja keras untuk melakukan upaya-upaya agar kuota yang diajukan ke pusat bisa lebih banyak," ucapnya.