Politik `Kopi` Ala SMN Ajak PKS Wujudkan Keadilan Ekonomi

Politik `Kopi` Ala SMN Ajak PKS Wujudkan Keadilan Ekonomi

Pertemuan Surya Makmur Nasution alias SMN dengan Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syaifuddin Fauzi (Foto:Istimewa untuk Batamnews)

Batam - Ruangan Wisma Pusat Informasi Haji (PIH) Batam Center, Jumat (27/9/2019), menjadi saksi pertemuan Surya Makmur Nasution alias SMN dengan Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syaifuddin Fauzi.

SMN yang didampingi para aktivis milenial menyuguhkan kopi dan teh dengan makanan ringan pisang goreng dan luti gendang kepada rombongan dari PKS.

"Kalau di Jakarta komunikasi politiknya menunya nasi goreng, kita di sini kopi dan pisang goreng," ujar SMN membuka pembicaraan.

Menurut SMN, kemajuan infrastruktur Batam, khususnya, jalan, akhir-akhir ini sudah semakin baik. Dana pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBN (termasuk oleh BP Batam), APBD Provinsi dan APBD Batam, telah memperindah kota Batam.

Pembangunan infrastruktur, lanjut Ketua Umum Kahmi Kepri ini, tidak boleh berhenti di situ saja. Pembenahan dan perbaikan infrastruktur lain, seperti pelabuhan laut dan udara serta transportasi publik menjadi prioritas utama untuk menunjang perekonomian.

"Batam harus dibenahi perekonomiannya, dengan keberpihakan kepada penguatan ekonomi mikro dan usaha kecil menengah.  Pemerataan dan keadilan ekoonomi menjadi prioritas ke depan," jelas SMN yang dua periode menjabat Anggota DPRD Kepri (2009-2014 dan 2014-2019) dari Fraksi Partai Demokrat.

Sementara Ketua DPD PKS Batam, Syaifuddin Fauzi mengatakan, pihaknya sudah melakukan komunikasi politik kepada parpol maupun perseorangan. PKS sangat membuka diri untuk berkomunikasi dengan siapa saja yang sevisi dan satu tujuan.

"Bagi kami, silaturrahim ini begitu penting maknanya. Komunikasi politik dengan Pak Surya dan tim, adalah salah satu cara PKS dalam menjaring calon-calon kepala daerah di Kota Batam," ujarnya.

Sementara Amri Bedu, Supervisi untuk Pilkada DPW PKS Kepri mengatakan, PKS dalam menjaring calon kepala daerah tidak dengan cara membuka pendaftaran.

"Dalam Pilkada koalisi yang dibangun di PKS bukan dengan parpol tapi figur calon yang akan diusung," katanya menambahkan.

(*)