Batam - Pertambahan penduduk di Batam setiap tahunnya mempengaruhi kebutuhan alokasi lahan untuk hunian. Namun, keterbatasan alokasi lahan dinilai memicu munculnya hunian ilegal atau rumah liar (ruli) di kota ini. 

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam, Achyar Arfan mengatakan dirinya sudah pernah mengusulkan terkait solusi ruli tersebut, namun tidak dihiraukan. 

Achyar sempat mengusulkan permasalahan ruli yang semakin ruwet, hanya memiliki satu solusi yaitu pembukaan lahan kaveling

"Terkait lahan ini, kami kan sebenarnya merencanakan untuk memindahkan teman-teman yang ada di ruli ini ke kaveling," katanya, belum lama ini. 

Namun, keseluruhan warga ruli jika akan dipindahkan bertahap ke kaveling siap bangun, maupun rumah subsidi, dinilai akan memakan waktu lama. 

"Bayangin aja 55 ribu KK kalau kita sediakan 1.000 maka 50 tahun baru selesai pakai pola KSB, sedangkan otorita selalu bilang lahan habis. Belum lagi kebijakan baru terhadap kaveling siap bangun," ujarnya. 

Padahal Batam menurutnya, masih memiliki 7.000 hektare lebih lahan yang juga belum digarap dan dibiarkan kosong. 

"Tapi kita tahu kan KSB masih banyak yang belum dipakai. Anggap lah dari 10 % bisa digarap, kan 700 hektare, dan KSB 100 hektare yang bisa digarap," ungkapnya.

Pemerintah dinilai terlalu khawatir terkait pemanfaatan lahan tersebut, padahal masalah ruli dinilai harus segera diselesaikan. 

"Kalau polanya dikhawatirkan ini tidak dibangun lagi, ya kita carilah cara-caranya yang lain," pungkasnya. 

(das)